Aceh Utara – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sudirman atau akrab disapa Haji Uma, berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Meutia Aceh Utara. Kunjungan tersebut dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait penerapan sistem desil, sebagai acuan penerima Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
“Kedatangan kita meninjau langsung pelayanan kesehatan masyarakat, pascapenerapan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA. Ini sebagai bentuk respons atas banyaknya laporan masyarakat yang diterimanya dalam beberapa waktu terakhir,” kata Haji Uma, Senin, 11 Mei 2026.
Kebijakan tersebut, kata Haji Uma, belakangan memicu keresahan di tengah masyarakat karena dinilai menyebabkan banyak warga miskin tidak lagi terkover dalam layanan kesehatan gratis akibat persoalan validitas data.
Menurut Haji Uma, persoalan utama yang dikeluhkan masyarakat adalah ketidaksesuaian data desil yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima bantuan iuran JKA.
“Kita menerima banyak keluhan masyarakat terkait kekeliruan data dalam penentuan desil, yang mengakibatkan gugurnya hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui JKA. Atas dasar itu, kita ingin meninjau bagaimana layanan kesehatan masyarakat di RSUD Cut Meutia,” ujar Haji Uma.
Ia menjelaskan berdasarkan berbagai laporan yang diterimanya, terdapat banyak masyarakat yang secara ekonomi tergolong kurang mampu, tetapi justru tercatat berada pada kategori desil tinggi, seperti desil 8 ke atas. Akibatnya, mereka tidak lagi memperoleh jaminan layanan kesehatan gratis dan terpaksa membayar biaya pengobatan secara mandiri.
Haji Uma mengatakan kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam validitas dan akurasi data yang dijadikan dasar penerapan kebijakan. Ia menilai, apabila data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat, maka kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial.(SrNTv).
