Pidie – Mahasiswa Universitas Jabal Ghafur (Unigah) Sigli, Muhammad Pria Al Ghadzi (Tu ma), menilai kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bali menjadi strategi anggota DPRK setempat untuk merampok uang rakyat di tengah himpitan ekonomi yang mendera masyarakat. Senin, 11/05/2026.
“Selain merampok uang rakyat, mereka juga tidak memiliki hati nurani,” kata Tu ma kepada Media Online. Tambahnya lagi, hampir dua tahun mereka menjabat sebagai anggota DPRK Pidie, belum ada prolegda inisiatif yang dilahirkan, jadi sama saja mereka selama ini tidak bekerja,” sambungnya.
Menurutnya, kegiatan Bimtek tersebut tidak seharusnya dilakukan di Bali. Di Pidie juga banyak tempat yang dipergunakan untuk itu. Namun, dengan kondisi himpitan ekonomi dan penanganan pascabencana yang belum pulih, dirasakan masyarakat.
la menyampaikan bahwa masih banyak tempat bagi anggota dewan untuk melakukan kegiatan Bimtek di Pidie dengan menghadirkan satu atau dua pemateri dari pusat, yang menjadi cara untuk menghemat keuangan negara.
Efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat, sambung Tuma, ternyata menjadi peluang bagi anggota DPRK Pidie meraup keuntungan yang dibungkus dengan kegiatan Bimtek.
“Saya yakin, mereka menghabiskan anggaran ratusan juta di Bali; efisiensi anggaran hanya cerita dongeng bagi rakyat Pidie,” ungkapnya.
Tuma mengatakan kegiatan Bimtek juga menjadi alasan bagi anggota DPRK untuk meningkatkan kapasitas. Seharusnya mereka membuka mata seberapa penting Bimtek bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dua tahun mereka menjabat puluhan miliar dihabiskan, kondisi mayarakat juga tidak pernah berubah,” ucapnya.
la juga mendesak Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRK Pidie, untuk membuka anggaran perjalanan dinas dan kegiatan bimtek 20 anggota dewan kepada masyarakat, hal itu juga sebagai bentuk transparansi publik.
Tuma meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di Pidie untuk segera turun tangan memastikan penggunaan uang negara berdasarkan aturan yang berlaku, bukan untuk kepentingan politik anggota dewan.
“Rakyat selalu dibodohi oleh kepentingan anggota dewan. Sudah saatnya APH bekerja untuk memastikan penggunaan uang negara yang berkeadilan,” imbuhnya.
Sebelumnya, sebanyak 20 anggota DPRK Pidie melakukan perjalanan ke Provinsi Bali. Perjalanan tersebut diduga modus kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk menghabiskan uang rakyat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang terjepit.
Diketahui, sebanyak 20 anggota DPRK berangkat ke Bali sejak 5 Mei 2026 lalu untuk mengikuti kegiatan Bimtek selama dua hari di provinsi terkenal sebagai kawasan wisata mancanegara dan domestik tersebut.(SrNTv).
