SEANTERONEWS.com – Data pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen yang dirilis pemerintah baru-baru ini memicu skeptisisme di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi. Meski angka tersebut tampak optimis di atas kertas, para pakar menilai realita di lapangan justru menunjukkan arah yang berlawanan dengan kesejahteraan masyarakat luas.
Ekonom senior, Prof. Ferry Latuhihin, memberikan kritik pedas terhadap klaim pemerintah tersebut. Ia menyebut kondisi ekonomi saat ini sebagai fenomena “Immiserizing Growth” atau pertumbuhan yang justru menyengsarakan rakyat.
Mengenal Fenomena Immiserizing Growth
Istilah Immiserizing Growth pertama kali dipopulerkan oleh ekonom Jagdish Bhagwati pada tahun 1958. Teori ini menjelaskan kondisi di mana peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara justru diikuti oleh penurunan standar hidup atau kesejahteraan. Hal ini biasanya terjadi ketika keuntungan dari pertumbuhan hilang akibat faktor eksternal atau kerusakan struktural di dalam negeri.
Menurut Prof. Ferry, indikator utama fenomena ini di Indonesia adalah kemerosotan tajam sektor manufaktur (pengolahan) yang turun drastis dari kontribusi 30 persen menjadi hanya 18 persen.
“Sektor manufaktur terus trending down, itu sangat dahsyat. Yang terjadi dalam ilmu ekonomi namanya immiserizing growth. Pertumbuhan tinggi tapi memiskinkan,” ujar Ferry dalam diskusinya di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Senin (11/5/2026).
Deindustrialisasi Prematur dan Dampak Nikel
Penurunan sektor manufaktur ini dipandang sebagai bentuk deindustrialisasi prematur. Padahal, sektor pengolahan adalah mesin utama pencipta nilai tambah dan penyerap tenaga kerja massal. Prof. Ferry mempertanyakan siapa yang sebenarnya menikmati pertumbuhan tinggi tersebut jika sektor penyerap kerja justru layu.
Sebagai bukti nyata, ia mencontohkan dampak industri pertambangan nikel di Sulawesi. Meski daerah tersebut mencatatkan pertumbuhan ekonomi fantastis antara 28 hingga 40 persen, masyarakat lokal justru menderita.
Kerusakan Lingkungan: Limbah industri dan polusi mengganggu ekosistem.
Hilangnya Mata Pencaharian: Nelayan tidak bisa melaut dan petani kehilangan lahan sawah mereka.
Kesenjangan Kesejahteraan: Kekayaan hanya berputar di lingkar industri, bukan di rakyat kecil.
Rontoknya Kelas Menengah Indonesia
Data lain yang memperkuat argumen ini adalah penurunan drastis jumlah masyarakat kelas menengah (middle income class) di Indonesia. Prof. Ferry mencatat bahwa jumlah kelas menengah telah merosot dari 57 juta orang menjadi hanya 46 juta orang.
Angka ini menjadi alarm keras bahwa struktur ekonomi Indonesia sedang mengalami pergeseran ke arah yang lebih rapuh. Kelas menengah yang seharusnya menjadi tulang punggung konsumsi domestik justru jatuh kembali ke garis kemiskinan atau kelompok rentan miskin.
Kesimpulannya, pemerintah didesak untuk tidak hanya mengejar angka PDB sebagai komoditas politik, tetapi fokus pada perbaikan fundamental sektor manufaktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi kembali selaras dengan kesejahteraan riil.[]
