SEANTERONEWS.com – Bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Komisi X DPR RI memberikan catatan positif terhadap arah perubahan sektor pendidikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun tantangan yang dihadapi masih berat, pemerintah dinilai telah menunjukkan keseriusan yang nyata dalam membenahi berbagai aspek fundamental.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan saat ini, sektor pendidikan mulai menunjukkan arah kemajuan yang konkret. “Saya dapat menyatakan bahwa telah terjadi arah perubahan yang nyata, meskipun tantangannya masih sangat berat,” ungkap Lalu Hadrian di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Salah satu kemajuan paling menonjol menurut Komisi X adalah lonjakan masif pada infrastruktur pendidikan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya Indonesia hanya mampu merenovasi sekitar 17.000 sekolah, pada tahun 2026 jumlahnya meningkat drastis hingga menyentuh angka 70.000 sekolah.
Target Ambisius: Pemerintah menargetkan seluruh renovasi sekolah di Indonesia tuntas pada tahun 2028.
Transformasi Digital: Pemasangan papan pintar (smart board) interaktif di ruang-ruang kelas mulai dilakukan secara luas.
Kesejahteraan Guru: Adanya program tunjangan bagi guru non-ASN sebagai bagian dari pembenahan SDM.
Inovasi Program: Peluncuran program “Sekolah Rakyat” untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan.
Meski memuji capaian infrastruktur, Legislator dari Fraksi PKB ini memberikan catatan kritis terkait kualitas dan akses pendidikan yang belum merata sepenuhnya. Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pelosok, terutama di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), masih menjadi masalah klasik yang menghantui.
Lalu Hadrian menyoroti bahwa anggaran pendidikan yang besar belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil karena mahalnya biaya distribusi fasilitas di daerah terpencil. “Biaya distribusi guru dan fasilitas belajar di daerah terpencil lebih mahal dibandingkan di kota, sehingga banyak sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik,” jelas Wakil Rakyat asal Dapil NTB II tersebut.
Komisi X DPR RI menegaskan akan terus mengawal agar pembangunan infrastruktur berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama para guru. Baginya, kehadiran negara harus dirasakan secara adil oleh siswa, baik di pusat kota seperti Jakarta maupun di daerah pedalaman seperti Papua.
“Pendidikan yang bermutu untuk semua tidak cukup hanya dengan gedung baru yang megah, tetapi juga harus diiringi dengan kualitas belajar yang unggul bagi setiap anak bangsa,” pungkasnya.[]
