Pemerintah baru saja melakukan penyesuaian harga pada BBM nonsubsidi dan LPG 12 kg. Kebijakan ini mendapat tanggapan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, yang menilai langkah tersebut sebagai upaya krusial dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan ketahanan energi nasional di tengah tekanan geopolitik global.
Menurut Nevi, keputusan ini merupakan langkah berat bagi pemerintah, mengingat harga energi internasional saat ini sangat fluktuatif dan berdampak langsung pada ekonomi dalam negeri.
Ia menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang membuat pasar domestik menjadi sangat sensitif.
“Pemerintah sudah mengambil langkah yang penuh perhitungan dengan tetap menjaga subsidi untuk masyarakat kecil, sementara penyesuaian dilakukan pada kelompok yang mampu. Ini bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Nevi, Minggu (26/4/2026).
Meski mendukung kebijakan tersebut, legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memberikan catatan penting agar penyesuaian harga tidak memicu penurunan daya beli masyarakat. Ia mendesak pemerintah untuk proaktif dalam memitigasi dampak turunan dari kebijakan energi ini.
Nevi mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah-langkah pendukung, di antaranya:
Optimalisasi Operasi Pasar: Memantau harga kebutuhan pokok agar tetap stabil.
Penguatan Peran Bulog: Menjaga ketersediaan stok pangan nasional.
Mitigasi Sektor Logistik: Mengantisipasi kenaikan harga barang dan jasa akibat penyesuaian biaya transportasi.
“Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi efek berantai yang membebani masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM. Potensi penurunan kualitas dan kuantitas produk akibat kenaikan biaya produksi harus dihindari,” jelas Nevi.
Di sisi lain, Nevi menekankan pentingnya stabilitas psikologis pasar agar tidak memicu kepanikan di masyarakat, seperti aksi panic buying yang dapat menyebabkan inflasi semu. Ia menilai komunikasi publik adalah elemen vital dalam meredam keresahan.
“Komunikasi publik yang baik menjadi kunci. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan menenangkan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
Legislator asal Sumatera Barat II ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada tiga pilar utama, yakni pengawasan yang ketat di lapangan, stabilitas harga pangan, dan efektivitas komunikasi pemerintah.
“Saya sangat berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kebijakan energi dan perlindungan daya beli masyarakat, sehingga keberlanjutan fiskal tercapai tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat,” tutup Nevi.[]
