SEANTERONEWS.com — Desakan publik agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gatot Nurmantyo kembali menguat. Isu tersebut mencuat seiring sorotan terhadap dugaan korupsi dalam program cetak sawah nasional yang digarap beberapa tahun lalu, namun dinilai banyak pihak belum memberikan hasil maksimal di lapangan.
Program cetak sawah pada awalnya digadang-gadang sebagai terobosan untuk memperluas lahan pertanian dan memperkuat ketahanan pangan. Targetnya, produksi padi meningkat dan ketergantungan impor berkurang. Namun, evaluasi lapangan menunjukkan sejumlah area yang diklaim berhasil dicetak, ternyata belum produktif atau bahkan tidak bisa ditanami.
Sejumlah kalangan menilai ada indikasi penyimpangan mulai dari perencanaan, penunjukan pelaksana, hingga pelaporan proyek. Di sinilah publik mendorong KPK turun tangan memeriksa setiap pihak yang dianggap mengetahui detail pelaksanaan program, termasuk Gatot yang saat itu terlibat dalam koordinasi kebijakan.
Pengamat hukum menegaskan, pemeriksaan bukan berarti vonis bersalah. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada dana negara yang diselewengkan, sekaligus memberi kepastian hukum. Transparansi, menurut mereka, justru akan melindungi semua pihak dari tudingan tidak berdasar.
Pada saat yang sama, para aktivis antikorupsi mengingatkan bahwa program strategis seperti cetak sawah melibatkan anggaran besar dan menyentuh hajat hidup masyarakat. Bila ada penyimpangan, dampaknya bukan hanya kerugian keuangan, tetapi juga menghambat upaya swasembada pangan.
Di berbagai daerah, petani mengaku masih menghadapi masalah irigasi, kualitas tanah, serta minimnya pendampingan teknis. Mereka berharap evaluasi menyeluruh dilakukan, sehingga lahan yang sudah dibuka benar-benar bisa produktif, bukan sekadar angka di laporan.
KPK disebut tengah mengumpulkan bahan dan keterangan terkait proyek ini. Meski begitu, publik menanti langkah konkret berikutnya — apakah akan berlanjut ke penyelidikan resmi atau tetap berhenti pada pengumpulan informasi awal.
Sejumlah tokoh menekankan pentingnya KPK bersikap independen dan tidak terpengaruh dinamika politik. Kasus apa pun, termasuk dugaan korupsi program cetak sawah, harus diproses berdasarkan bukti, bukan tekanan opini.
Jika penelusuran menemukan indikasi kuat pelanggaran, masyarakat ingin kasus ini dibuka seterang mungkin. Sebaliknya, bila tidak terbukti, kejelasan juga dibutuhkan agar polemik tidak terus bergulir dan merusak reputasi pihak-pihak yang disebut.
Pada akhirnya, desakan pemeriksaan ini mencerminkan harapan besar publik agar tata kelola program pangan nasional lebih akuntabel. Pemerintah diharapkan menjadikan evaluasi sebagai momentum memperbaiki perencanaan, pengawasan, dan pelibatan petani secara langsung.[]
