JAKARTA – Agenda penetapan Upah Minimum 2027 bergeser ke tingkat kabupaten dan kota setelah seluruh gubernur bersama Dewan Pengupahan Daerah merampungkan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta kepala daerah tingkat dua mengedepankan musyawarah yang terbuka dalam menyusun kebijakan upah lanjutan.
Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026), Yassierli menyampaikan penghargaan kepada para gubernur, Dewan Pengupahan Daerah, perwakilan serikat pekerja dan buruh, kalangan pengusaha, serta akademisi yang telah menuntaskan perumusan UMP dan UMSP 2027. Ia memahami penyusunan standar upah menuntut kecermatan tinggi karena harus menimbang ragam kepentingan serta kondisi sosial ekonomi yang berbeda di setiap provinsi.
Bagi Kementerian Ketenagakerjaan, kebijakan upah minimum memiliki cakupan lebih luas daripada sekadar menetapkan angka penghasilan bulanan pekerja. Regulasi tersebut sekaligus menyentuh perlindungan kesejahteraan keluarga buruh, daya tahan dunia usaha, produktivitas industri, hingga stabilitas iklim investasi.
Perhitungan Cermat Menuju Penetapan UMK dan UMSK
Rampungnya ketetapan di tingkat provinsi kini mengarahkan sorotan pada pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027. Tahapan ini memerlukan ketelitian ekstra lantaran struktur lapangan kerja, daya tampung industri, tingkat produktivitas, hingga biaya hidup antar-kabupaten dan kota tidak seragam.
Yassierli meminta para bupati, wali kota, bersama Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bekerja objektif dengan menjunjung keterbukaan serta musyawarah. Perhitungan upah diharapkan menimbang kondisi ekonomi nasional maupun daerah, laju inflasi, kebutuhan hidup pekerja, produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan dan daya tahan perusahaan, sehingga aspirasi buruh tetap terjaga tanpa memberi tekanan berlebihan bagi kelangsungan usaha.
Titik Temu Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha
Dalam pandangan Menaker, kebijakan pengupahan berfungsi menjaga keseimbangan hubungan industrial. Di level pekerja, upah minimum menjadi jaring pengaman agar penghasilan tidak melorot di bawah standar kelayakan yang ditetapkan negara. Bagi pelaku usaha, kepastian aturan upah menjadi pijakan menyusun anggaran operasional, rencana investasi, dan strategi penyerapan tenaga kerja.
Kinerja kebijakan upah minimum, menurut Yassierli, tidak cukup diukur dari besaran persentase kenaikan nominal setiap tahun. Keberhasilannya terletak pada seberapa efektif aturan tersebut menjaga daya beli serta kesejahteraan buruh beriringan dengan pertumbuhan bisnis, produktivitas, dan terbukanya lapangan kerja baru.
Dialog Sosial dan Sinergi Pusat–Daerah
Perbedaan sikap antara serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan pemerintah daerah selama pembahasan upah dianggap sebagai dinamika yang wajar. Yassierli menekankan agar perbedaan tersebut dikelola lewat dialog sosial berbasis kajian di forum Dewan Pengupahan, bukan dibiarkan memicu ketegangan yang menghambat kesepakatan.
Ia mengingatkan bahwa komunikasi hubungan industrial tidak boleh berhenti menjadi seremoni tahunan menjelang pengumuman upah semata, melainkan harus dirawat secara berkelanjutan untuk menumbuhkan rasa saling percaya. Koordinasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun tetap dikawal agar pelaksanaan Upah Minimum 2027 berjalan selaras dengan ketentuan hukum dan dinamika ekonomi terkini di daerah.[]













