BENGKULU – Pergantian pucuk pimpinan di Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu menyita sorotan publik setelah Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid resmi digeser dari kursinya menuju jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Kebijakan mutasi Kapolda Bengkulu tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Yudhi, Kapolri menunjuk Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan, yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (Kapuslitdatin) Badan Narkotika Nasional (BNN) periode 2022–2026.
Muncul Sehari Usai Pertemuan dengan Cipayung Plus
Nama Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid sempat ramai diperbincangkan warganet sehari sebelum surat telegram mutasi terbit. Pada Kamis (19/11/2026), beredar luas rekaman video yang memperlihatkan dirinya bersujud di hadapan perwakilan organisasi mahasiswa Cipayung Plus.
Dalam pertemuan tersebut, Yudhi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka selaku pimpinan Polda Bengkulu atas ulah anggota kepolisian saat mengamankan aksi unjuk rasa. Ia berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi internal Polri agar tindakan keliru oknum di lapangan tidak terulang, seraya mengingatkan personel mengedepankan pendekatan humanis dan profesional dalam mengawal penyampaian pendapat di muka umum sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Meski pengumuman mutasi Kapolda Bengkulu keluar hanya berselang satu hari setelah momen tersebut, Mabes Polri tidak merilis keterangan resmi yang mengaitkan rotasi jabatan Yudhi dengan peristiwa bersujud di hadapan mahasiswa. Kedua kejadian itu sejauh ini berdiri sebagai dua peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu berdekatan tanpa keterangan hubungan sebab-akibat.
Gerbong Rotasi 704 Perwira dari Daerah hingga Mabes Polri
Pergeseran di Bengkulu berlangsung bersamaan dengan gelombang rotasi besar-besaran yang diteken Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terhadap 704 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen), termasuk 67 perwira tinggi di dalamnya.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Minggu (22/11/2026), menerangkan bahwa mutasi ratusan personel itu merupakan langkah penyegaran organisasi guna memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian. Penentuan posisi baru diklaim menimbang aspek meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar pejabat terpilih cepat beradaptasi dan bekerja maksimal.
Selain Bengkulu, lima posisi Kapolda lain ikut berganti dalam surat telegram yang sama:
- Kapolda Papua: Irjen Pol Alfred Papare
- Kapolda Papua Barat: Irjen Pol Edfrie R. Maith
- Kapolda Sulawesi Tenggara: Irjen Pol Langgeng Purnomo
- Kapolda DIY: Irjen Pol Abiyoso Seno Aji
- Kapolda Kalimantan Selatan: Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking
Di lapisan wakil kepala kepolisian daerah, Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo mendapat penugasan sebagai Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Beny Arjanto sebagai Wakapolda Kalimantan Barat, dan Kombes Pol Dr. Purwadi Wahyu Anggoro sebagai Wakapolda DIY. Adapun Brigjen Pol Donny Adityawarman ditunjuk menjadi Wakapolda Bengkulu, Brigjen Pol Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara, serta Kombes Pol Sugeng Hariyanto sebagai Wakapolda Maluku Utara.
Perombakan juga menyentuh struktur Markas Besar Polri, dengan penunjukan Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri, serta Brigjen Pol Dwi Agus Prianto sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri.
Tuntutan Evaluasi Pengamanan dan Akuntabilitas
Rangkaian peristiwa di Bengkulu menyisakan perhatian publik terhadap mekanisme pengawasan atasan atas tindakan personel di lapangan. Sikap meminta maaf dinilai menunjukkan tanggung jawab moral pimpinan, namun masyarakat tetap menantikan evaluasi prosedur pengamanan demonstrasi dan penegakan disiplin internal secara transparan di bawah komando Kapolda yang baru.
Bagi publik luas, rotasi ratusan perwira Polri tersebut pada akhirnya akan diukur bukan dari seberapa panjang daftar pejabat yang berpindah kursi, melainkan dari konsistensi penerapan meritokrasi yang bermuara pada peningkatan mutu pelayanan, penegakan hukum yang adil, serta penghormatan terhadap hak warga dalam menyampaikan aspirasi.[]












