JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memacu penyiapan tenaga kerja terampil untuk menopang ambisi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Penguatan kapasitas itu diwujudkan melalui pengembangan skema sertifikasi SDM PLTS di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Surakarta, Jawa Tengah, pada 18–19 November 2026.
Pemerintah memandang ekspansi infrastruktur energi bersih memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang berjalan beriringan dengan investasi dan teknologi pembangkit. Tanpa teknisi berstandar industri, pembangunan fasilitas pembangkit surya berisiko tidak beroperasi secara optimal.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, lewat keterangan tertulis Biro Humas Kemnaker, Sabtu (21/11/2026), mengungkapkan bahwa BPVP Surakarta diproyeksikan menjadi pusat unggulan vokasi energi terbarukan. Pengakuan kompetensi resmi melalui sertifikasi profesi di unit pelaksana teknis Kemnaker dinilai penting agar lulusan pelatihan siap terjun ke proyek-proyek strategis nasional dengan kecakapan yang terverifikasi dunia usaha.
Komitmen 21 LSP dan Uji Kompetensi Perdana
Rangkaian kegiatan di Surakarta dibuka melalui diskusi kelompok terpumpun mengenai penguatan lembaga sertifikasi pada satuan pendidikan dan pelatihan vokasi. Pertemuan itu menjaring komitmen dari 21 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi di sektor energi surya, jauh melampaui target awal sebanyak 10 lembaga.
Perluasan jaringan LSP tersebut langsung diikuti penyaksian (witness) uji kompetensi perdana untuk penambahan ruang lingkup skema PLTS pada LSP BPVP Surakarta oleh tim BNSP. Pengawasan langsung diterapkan guna menjamin objektivitas pengujian serta kesiapan perangkat asesmen lembaga.
Dari 16 peserta yang mengikuti uji kompetensi perdana bidang PLTS tersebut, tim asesor menyatakan seluruhnya lulus dan kompeten. Bekal keahlian tenaga teknis yang diuji ke depan tidak boleh berhenti pada urusan pemasangan panel surya semata, melainkan wajib merentang dari instalasi, pengoperasian, pemeliharaan rutin, hingga penerapan standar keselamatan kerja demi menjaga keandalan pembangkit dalam jangka panjang.
Peningkatan jumlah lembaga sertifikasi juga menuntut kesiapan asesor kompetensi, peralatan uji yang memadai, serta audit mutu berkala agar sertifikat yang terbit benar-benar mencerminkan keahlian lapangan.
Orkestrasi Ekosistem hingga Kolaborasi dengan Swiss
Pengembangan skema di BPVP Surakarta turut menjadi bagian dari Proyek Perubahan (PROPER) bertajuk “Orkestrasi Ekosistem Sertifikasi SDM PLTS Guna Akselerasi Kemandirian Energi Nasional” yang digagas Kepala Sekretariat BNSP, Moh. Amir Syarifuddin.
Amir menekankan bahwa penyiapan tenaga kerja wajib terhubung langsung dengan proyeksi kebutuhan proyek di industri. Keterpaduan antara kebutuhan perusahaan, kesiapan LSP, jumlah asesor, dan standar skema sertifikasi menjadi benteng agar percepatan pembangunan PLTS di berbagai wilayah tidak tersandung kesenjangan kompetensi tenaga teknis.
Agenda di Surakarta ini ikut melibatkan perwakilan Renewable Energy Skills Development (RESD), sebuah program kerja sama pembangunan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Sekretariat Negara Urusan Ekonomi Swiss (SECO).
Mengawal Penyerapan Tenaga Kerja Menuju 100 GWp
Mewujudkan target PLTS 100 GWp menghadirkan pekerjaan rumah di luar urusan pendanaan dan konstruksi fisik. Jumlah lulusan vokasi serta kapasitas sertifikasi SDM PLTS harus dipetakan berdasarkan jenis pekerjaan dan tahapan pembangunan proyek di daerah agar tidak terjadi ketimpangan antara pasokan tenaga bersertifikat dan kebutuhan riil lapangan.
Keterlibatan aktif perusahaan energi, kontraktor, dan penyedia teknologi dalam merumuskan standar kerja hingga membuka jalur penempatan kerja bagi lulusan bersertifikat akan menentukan sejauh mana transisi energi bersih ikut melahirkan kemandirian teknologi serta peluang ekonomi bagi pekerja Indonesia.[]













