JAKARTA – Pemberlakuan aturan kepesertaan JKN TKA di dalam sistem jaminan sosial Indonesia menghadirkan tantangan tata kelola baru bagi pemerintah dan BPJS Kesehatan. Seiring terbukanya akses jaminan kesehatan bagi pekerja asing, pengawasan terhadap kepatuhan iuran, ketahanan pembiayaan, serta mutu layanan bagi peserta domestik ikut menjadi sorotan publik.
Ketentuan tersebut berpijak pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Dalam regulasi itu, warga negara asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia diwajibkan mendaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan memenuhi syarat kepesertaan dan membayar iuran sesuai ketentuan perundang-undangan.
Secara hukum, keterlibatan tenaga kerja asing (TKA) yang memenuhi persyaratan administratif dan rutin menyetor iuran memang sah sebagai bagian dari konsekuensi pengaturan jaminan sosial ketenagakerjaan. Meski demikian, tata kelola sistem menuntut pengawasan ketat agar fasilitas kesehatan yang turut ditopang iuran masyarakat Indonesia tersebut tidak mengalami penyalahgunaan maupun penurunan kualitas layanan.
Prioritas Konstitusional bagi Warga Negara
Sebagai program jaminan sosial nasional, JKN memikul fungsi perlindungan utama bagi penduduk Indonesia, terutama masyarakat miskin, kelompok berpenghasilan rendah, pekerja informal, lanjut usia, dan pasien dengan kebutuhan pengobatan berkelanjutan. Kewajiban negara menjamin akses kesehatan rakyatnya pun tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengenai hak memperoleh pelayanan kesehatan serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 terkait tanggung jawab penyediaan fasilitas layanan kesehatan yang layak.
Dalam pelaksanaannya, tata kelola fasilitas kesehatan dan distribusi sumber daya harus memastikan peserta domestik yang telah membayar iuran bertahun-tahun tidak terhambat antrean ataupun keterbatasan layanan. Keseimbangan antara perluasan cakupan kepesertaan dengan pemerataan mutu layanan serta validasi data kepesertaan menjadi kunci menjaga kepercayaan peserta.
Batas Hak Turis Asing dan Validasi Keimigrasian
Selain pekerja asing yang menetap minimal enam bulan, pengawasan juga diarahkan untuk menutup celah pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan oleh wisatawan mancanegara yang datang menggunakan visa kunjungan atau visa wisata. Berbeda dengan TKA yang memenuhi syarat wajib kepesertaan, turis asing tidak berhak menjadi peserta JKN dan semestinya mengandalkan asuransi perjalanan, asuransi kesehatan internasional, maupun biaya mandiri saat membutuhkan perawatan medis.
Potensi penggunaan kartu kepesertaan milik orang lain, pemalsuan dokumen, hingga manipulasi data identitas oleh warga asing tidak bisa dipandang sebagai kesalahan administrasi ringan. Untuk menutup risiko kerugian peserta sah, BPJS Kesehatan dituntut memperketat verifikasi identitas peserta melalui pencocokan data kependudukan dan catatan keimigrasian bersama Direktorat Jenderal Imigrasi serta instansi penegak hukum.
Sanksi Kecurangan Peserta hingga Perusahaan
Dari sisi payung hukum penindakan, pemerintah sebenarnya telah memiliki Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) dalam Program Jaminan Kesehatan. Aturan tersebut menjangkau berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari pemalsuan identitas, peminjaman atau jual beli identitas kepesertaan, hingga pemanfaatan hak pelayanan secara tidak sah. Setiap pelanggaran yang terbukti memuat unsur pidana dapat diproses sesuai bukti perbuatan tanpa memandang latar belakang kewarganegaraan pelaku.
Tanggung jawab kepatuhan juga melekat pada pihak pemberi kerja. Perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang lalai mendaftarkan pekerjanya atau menyodorkan data kepesertaan yang tidak benar dapat dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, mulai dari teguran tertulis, denda, sampai pembatasan pelayanan publik tertentu.
Ujian Keterbukaan Data bagi Pengelola JKN
Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan dana amanat publik, keterbukaan data dari pemerintah bersama BPJS Kesehatan menjadi tuntutan yang mengiringi berjalannya aturan kepesertaan JKN TKA. Informasi mengenai jumlah pasti pekerja asing yang terdaftar sebagai peserta aktif, total iuran yang masuk dari perusahaan pengguna TKA, serta daftar perusahaan yang belum patuh perlu dibuka secara berkala.
Transparansi serupa dibutuhkan terkait hasil pengawasan atas dugaan penyalahgunaan identitas peserta oleh warga asing dan mekanisme pencegahan terhadap wisatawan tanpa hak di fasilitas kesehatan. Kejelasan data tersebut akan memastikan perluasan kepesertaan berjalan seiring dengan akuntabilitas pembiayaan serta perlindungan penuh terhadap hak layanan kesehatan masyarakat Indonesia.[]













