BISNISEKONOMI

Pedoman Upah Minimum 2027 Dirilis, Nilai Alfa 0,50 hingga 1

Menaker Yassierli menerbitkan pedoman penghitungan upah minimum 2027 berbasis KHL 2026 dan nilai alfa 0,50–1, dengan tenggat UMP 21 November 2026.
Cetak / PDF
288views

JAKARTA – Pemerintah resmi mengedarkan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia menjelang tenggat penetapan pada akhir bulan ini. Melalui Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengarahkan pemerintah daerah untuk menempatkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi perekonomian, serta situasi ketenagakerjaan sebagai pertimbangan utama.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan pengupahan. Dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker pada Rabu (18/11/2026), Yassierli menekankan bahwa penetapan upah tidak boleh hanya bertumpu pada satu indikator tunggal. Pemerintah daerah perlu mengandalkan data yang mencerminkan kondisi riil wilayahnya guna menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pekerja dengan kemampuan serta keberlanjutan dunia usaha.

Formula Nilai Alfa 0,50 hingga 1 dan Acuan KHL 2026

Bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2026, mekanisme penyesuaian upah minimum 2027 merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Formula tersebut memperhitungkan inflasi serta pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α), yang hasilnya kemudian menjadi dasar penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan. Pemerintah menetapkan rentang nilai alfa antara 0,50 hingga 1 sebagai variabel yang merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan antara pekerja dan perusahaan.

Yassierli menjelaskan bahwa penentuan angka alfa tidak diseragamkan begitu saja, melainkan disesuaikan dengan karakteristik tiap daerah. Dewan Pengupahan Provinsi berwenang memberikan pertimbangan untuk penghitungan UMP, sementara Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota berperan dalam proses penghitungan UMK. Pertimbangan penentuan alfa itu mencakup perbandingan besaran upah minimum dengan KHL, kondisi hubungan industrial, serta faktor relevan lain sebelum gubernur mengambil keputusan.

Selain variabel makroekonomi, pemerintah turut memakai data KHL tahun 2026 sebagai acuan penting penghitungan upah minimum 2027. Data KHL provinsi menjadi rujukan penghitungan UMP, sedangkan KHL kabupaten/kota digunakan untuk menghitung UMK. Seluruh data KHL tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung memakai metodologi akademis guna memastikan kebijakan pengupahan tetap memperhatikan kebutuhan riil pekerja/buruh beserta keluarganya.

Kewajiban UMSP, UMSK, dan Ketentuan Usaha Mikro Kecil

Dalam pedoman yang sama, para gubernur diwajibkan menetapkan UMP sekaligus Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Adapun penetapan UMK serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Khusus untuk upah minimum sektoral, penetapannya wajib didasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor unggulan yang berhak masuk kategori ini harus memiliki karakteristik, keahlian, atau risiko kerja yang berbeda dibandingkan sektor lain, termasuk pekerjaan dengan tuntutan lebih berat maupun kebutuhan spesialisasi tertentu. Dari sisi nominal, besaran UMSP harus lebih tinggi dibandingkan UMP, sedangkan nilai UMSK wajib berada di atas UMK.

Sementara itu, skema pengupahan pada usaha mikro dan kecil didasarkan pada kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh. Meski berbasis kesepakatan, besaran upah yang dibayarkan tetap dibatasi minimal sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku.

Tenggat Penetapan Mulai 21 November 2026

Kemnaker turut mengingatkan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar mematuhi jadwal penetapan upah minimum 2027. Sesuai pedoman, UMP wajib ditetapkan paling lambat 21 November 2026, disusul penetapan UMK paling lambat 25 November 2026.

Untuk kategori sektoral, UMSP harus ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP, sementara UMSK ditetapkan maksimal lima hari sesudah penetapan UMK. Yassierli meminta seluruh gubernur berkoordinasi secara intensif dengan Dewan Pengupahan di wilayah masing-masing agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan. Setelah resmi ditetapkan oleh gubernur, seluruh ketentuan upah minimum 2027 meliputi UMP, UMSP, UMK, dan UMSK akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.[]

✦ Bagaimana perasaan Anda tentang berita ini? 8 reaksi

Prakiraan Cuaca

Sumber: BMKG / Open-Meteo
Banda Aceh 21:00
28° Cerah Berawan
85% 14.1 km/j
Medan 22:00
26° Hujan Ringan
94% 3.5 km/j
Jakarta Pusat 22:00
27° Hujan Ringan
84% 1.9 km/j
Cari & pilih kota untuk melihat cuaca. Data di-cache agar ringan.

Related Posts