JAKARTA — Irjen Slamet Uliandi belum menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Polri menyebut mantan Kadiv TIK Polri tersebut masih menjalani perawatan medis sehingga jadwal persidangannya belum dapat ditentukan.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, “SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi,” kata Isir di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Mengapa Slamet Uliandi Belum Disidang Etik?
Isir menjelaskan, kondisi kesehatan menjadi pertimbangan utama Divisi Propam Polri untuk belum menjadwalkan sidang etik terhadap Slamet.
Polri menyatakan proses persidangan tidak bisa dipaksakan selama yang bersangkutan masih menjalani perawatan. Hak dan kondisi kesehatan terduga pelanggar tetap harus dihormati.
Slamet sebelumnya juga berstatus tahanan rumah berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri pada 11 November 2026.
Keputusan tersebut membuat Slamet belum ditempatkan di Rumah Tahanan Mako Brimob seperti tiga tersangka lain dalam perkara yang sama.
Tiga Jenderal Lain Sudah Jalani Sidang Etik
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menyeret empat perwira tinggi Polri, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.
Ahrie Sonta lebih dahulu menjalani sidang etik pada Selasa, 10 November 2026 dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Sementara itu, Eko Hadi menjalani sidang etik pada Selasa, 17 November 2026 dan juga dijatuhi sanksi PTDH. Ia menyatakan keberatan serta mengajukan banding atas putusan tersebut.
Adapun sidang etik terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya. Polri belum menyampaikan tanggal pasti pelaksanaannya.
Kasus Penyadapan Masih Berlanjut
Dalam perkara pidananya, keempat jenderal tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Dugaan penyadapan disebut menyasar Presiden Prabowo serta sejumlah pihak lain, termasuk pejabat negara dan tokoh masyarakat.
Dengan belum dijadwalkannya sidang etik Slamet, proses penegakan kode etik terhadap seluruh personel yang terseret perkara tersebut masih berlangsung.(*)












