JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluruskan informasi keliru yang beredar di masyarakat mengenai kewajiban penyetoran Dana Cadangan Pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah memastikan hingga kini belum ada lembaga pengelola yang ditetapkan secara resmi untuk menghimpun ataupun mengelola dana tersebut.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada Sabtu (14/11/2026). Kemnaker sekaligus membantah pernah menyatakan bahwa Danantara maupun kementerian tersebut akan ditunjuk sebagai pihak pengelola.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” kata Putri.
Klarifikasi itu dirilis guna merespons ramainya unggahan di media sosial yang mengaitkan kebijakan Dana Cadangan Pesangon dengan keharusan penyetoran dana ke Danantara. Kemnaker menekankan bahwa penentuan lembaga pengelola serta tata cara pelaksanaannya masih menanti penyusunan peraturan pemerintah (PP).
Payung Hukum UU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Pengecualian UMKM
Meski institusi pengelolanya belum ditetapkan, landasan hukum mengenai pencadangan dana pesangon sejatinya telah dimuat dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon guna menjamin pemenuhan hak pekerja atau buruh saat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai kondisi yang diatur undang-undang.
Kendati menyebutkan bahwa pengelolaan dana berada di bawah lembaga pemerintah, Pasal 253 belum menetapkan nama spesifik lembaga pengelola maupun prosedur teknis penyediaan dan pengelolaannya. Aturan tersebut juga memberikan pengecualian bagi pelaku usaha mikro dan kecil dari kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon, sementara rincian mekanisme pelaksanaan dan tata cara pengenaan sanksi administratif akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.
Oleh sebab itu, publik perlu membedakan secara tegas antara mandat penyediaan dana cadangan pesangon dalam undang-undang dengan kabar kewajiban penyetoran ke lembaga tertentu. Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan Danantara sebagai penerima maupun pengelola dana tersebut.
Konsultasi Publik Libatkan Pengusaha dan Pekerja sebelum PP Terbit
Indah menjelaskan bahwa proses perumusan peraturan pelaksana akan diawali dengan penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik. Pemerintah berencana melibatkan kalangan pengusaha, serikat pekerja atau buruh, serta pemangku kepentingan ketenagakerjaan lainnya agar regulasi yang dihasilkan mampu melindungi hak tenaga kerja tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.
Melalui peraturan pemerintah yang disusun nanti, pemerintah diharapkan mengatur aspek-aspek mendasar secara rinci, mulai dari mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, pembentukan atau penunjukan lembaga pengelola, hingga sistem pengawasan dan pertanggungjawaban agar tercipta kepastian hukum bagi semua pihak.
Imbauan Rujuk Kanal Resmi di Tengah Banyaknya Informasi Simpang Siur
Kemnaker mengajak masyarakat khususnya para pelaku usaha serta pekerja atau buruh untuk bersikap cermat dan tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Seluruh tahapan pembahasan, perumusan, hingga penetapan aturan pelaksana Dana Cadangan Pesangon akan disampaikan secara terbuka melalui kanal komunikasi resmi pemerintah.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.
Sebelum lembaga pengelola dan peraturan pemerintah resmi diterbitkan, pekerjaan teknis pemerintah kini berfokus merumuskan aturan turunan yang memberi kepastian perlindungan bagi pekerja sekaligus kejelasan tanggung jawab yang terukur bagi pengusaha.[]
Prakiraan Cuaca
