BANDA ACEH — Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, secara tegas membantah tudingan yang menyebutkan dirinya berupaya melindungi mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD. Oknum pejabat tersebut sebelumnya sempat diamankan dalam kasus dugaan pelanggaran syariat Islam.
Pernyataan tersebut disampaikan Illiza melalui video resmi yang diunggah di akun media sosial pribadinya pada Minggu (15/11/2026). Ia menekankan bahwa prinsip penegakan syariat Islam di Banda Aceh berlaku adil tanpa pandang bulu, baik bagi masyarakat umum maupun kalangan pejabat pemerintahan.
“Siapapun, baik masyarakat maupun pejabat, semuanya sama di mata hukum. Kalau saya selaku wali kota dianggap melindungi, untuk apa sedari awal kasus ini kita proses? Untuk apa juga akhirnya yang bersangkutan dipecat?” ujar Illiza.
Langkah Tegas Pemko dan Batas Kewenangan Hukum
Illiza memaparkan bahwa sejak awal terungkapnya kasus, jajaran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh langsung bergerak melakukan penangkapan dan proses penyidikan. Dari segi kepegawaian, ia bahkan telah menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap FD pada 23 Oktober 2026 lalu, sebelum masa penahanannya berakhir (yang kini dikabarkan tengah mengajukan upaya banding).
Kendati demikian, Illiza mengingatkan bahwa proses disiplin administratif kepegawaian dan proses hukum pidana merupakan dua ranah yang berbeda. Sebagai kepala daerah, ia tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri atau mengintervensi proses hukum pidana yang sepenuhnya menjadi ranah aparat penegak hukum, yakni penyidik Satpol PP-WH serta pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
Dalam penanganannya, penyidik sempat terkendala pembuktian unsur pasal jarimah liwath dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di mana berkas perkara sempat dikembalikan oleh kejaksaan karena unsur pembuktian belum terpenuhi, hingga akhirnya masa penahanan tersangka mencapai batas waktu dan harus dikeluarkan dari tahanan (tanpa menghentikan substansi perkara).
Dorong Kaji Ulang Qanun Jinayat dan Imbau Warga Tenang
Menanggapi dinamika dan keterbatasan rumusan aturan tersebut, Illiza berharap agar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama para pakar hukum jinayat dapat mengkaji ulang ketentuan dalam Qanun Jinayat demi menghadirkan kepastian hukum yang lebih komprehensif ke depannya.
Di akhir pernyataannya, Wali Kota Illiza mengajak seluruh masyarakat Kota Banda Aceh untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta mempercayakan proses penegakan hukum kepada instansi berwenang.













