JAKARTA – Tekanan krisis sampah nasional kian membebani pemerintah daerah di berbagai penjuru Indonesia. Masalah yang semula berkutat pada pola kumpul-angkut-buang kini berubah menjadi persoalan struktural, mulai dari minimnya infrastruktur pengolahan, rentetan kebakaran tempat pemrosesan akhir (TPA), hingga rendahnya tanggung jawab produsen atas limbah kemasan.
Co-founder Net Zero Waste Management Consortium (NZWMC), Ahmad Safrudin, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi memerlukan langkah penanganan yang lebih menyeluruh dan tidak dapat semata-mata bergantung pada proyek pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Pandangan tersebut disampaikan Ahmad saat berbicara dalam forum internasional The 15th Asia PET Series Circular Plastic Packaging di Le Méridien Jakarta, yang digelar pada 11–13 November 2026 dan dihadiri delegasi berbagai negara guna membahas tata kelola kemasan plastik serta ekonomi sirkular.
Menurut Ahmad, berulangnya insiden kebakaran dan longsor di sejumlah TPA membuktikan bahwa metode konvensional tidak lagi relevan menjawab ketimpangan antara lonjakan timbulan sampah dan kapasitas pengolahan di daerah. Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), tercatat sebanyak 76 TPA mengalami kebakaran sepanjang Januari hingga Oktober 2026, bahkan sebagian di antaranya terbakar berulang kali.
Lebih jauh, kegagalan pengelolaan di hilir membawa risiko fatal bagi keselamatan jiwa. Ahmad mengingatkan kembali tragedi longsor sampah TPA Leuwigajah pada 21 Februari 2005 yang merenggut 157 nyawa, insiden di TPA Galuga pada Agustus 2025 dengan satu korban meninggal, hingga peristiwa di TPST Bantargebang pada Maret 2026 yang menurut keterangannya menewaskan tujuh orang. Serangkaian tragedi itu semestinya menempatkan pembenahan sampah sebagai prioritas keselamatan publik dan agenda utama pembangunan daerah.
Kapasitas PSEL Terbatas, 73–82 Persen Sampah Butuh Jalur Lain
Ahmad mengakui bahwa inisiatif pemerintah mendorong proyek PSEL melalui Danantara—yang berpayung hukum Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 merupakan salah satu ikhtiar penanganan sampah. Namun, proyek tersebut tidak boleh menjadi tumpuan tunggal, sehingga pemerintah daerah tetap wajib menyiapkan solusi pendamping yang berjalan paralel, terutama saat fasilitas PSEL belum beroperasi penuh.
Berdasarkan perhitungan yang dipaparkannya, sekalipun seluruh proyek PSEL yang direncanakan beroperasi optimal, kapasitas serapnya diperkirakan hanya berada di kisaran 25.000 hingga 38.000 ton per hari. Angka tersebut terpaut jauh dari proyeksi timbulan sampah nasional yang mencapai sekitar 140.000 ton per hari. Artinya, masih tersisa sekitar 73 hingga 82 persen sampah yang membutuhkan jalur pengelolaan lain, khususnya limbah kemasan plastik.
“Jadi masih tersisa 73 persen sampah nasional yang harus dicarikan solusi pengolahannya, terutama sampah kemasan plastik,” kata Ahmad.
Untuk menutup celah tersebut, ia menilai kebijakan pemerintah harus dibangun secara terpadu—mulai dari pengurangan timbulan di sumber, pemilahan, penggunaan kembali, daur ulang, hingga penanganan residu.
Tujuh Hambatan Implementasi dan Rendahnya Kepatuhan Produsen
Di atas kertas, Indonesia sesungguhnya telah memiliki deretan regulasi pengelolaan sampah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri LHK Nomor P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Namun, realisasinya di lapangan dinilai masih jauh tertinggal, terlihat dari belum meratanya sistem pengumpulan serta berlanjutnya kebocoran sampah plastik ke sungai dan laut.
Berdasarkan riset NZWMC, terdapat tujuh hambatan utama yang membuat kebijakan tersebut belum berjalan efektif:
- Ketergantungan berlebihan pada pengumpulan dan daur ulang di sektor hilir.
- Keterbatasan infrastruktur pengolahan sampah.
- Lemahnya akuntabilitas produsen.
- Rendahnya kepatuhan terhadap pembatasan plastik sekali pakai.
- Belum kuatnya kelayakan ekonomi sistem penggunaan kembali (reuse) dan isi ulang (refill).
- Koordinasi antarbirokrasi dan lembaga yang masih terfragmentasi.
- Tata kelola insentif dan sanksi yang belum memadai.
Ahmad juga menyoroti ketimpangan di industri daur ulang plastik yang cenderung hanya mengejar material bernilai ekonomi tinggi, sementara plastik bernilai rendah atau sulit didaur ulang tidak terserap. Akibatnya, industri daur ulang yang ada baru mampu menampung sekitar 10 persen dari total timbulan sampah plastik.
Di sisi produsen, realisasi kewajiban pengurangan sampah kemasan dinilai masih sangat lambat. Dari total 21.289 produsen sasaran, baru 842 produsen (3,96 persen) yang memperoleh pembinaan dan 386 produsen (1,81 persen) yang mendaftar ke program pengurangan sampah. Lebih lanjut, hanya 79 produsen (0,37 persen) yang menyusun peta jalan, dan cuma 28 produsen (0,13 persen) yang telah menyusun, menjalankan, serta melaporkan hasil peta jalannya.
“Masih jauh panggang dari api untuk mampu membuat seluruh produsen mencapai 30 persen pengurangan sampah kemasan pada 2029, sesuai tenggat waktu regulasi,” ungkapnya.
Enam Rekomendasi NZWMC untuk Atasi Krisis Sampah Nasional
Guna membenahi tata kelola krisis sampah nasional, NZWMC merumuskan enam rekomendasi kebijakan kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup:
- Memperkuat Extended Producer Responsibility (EPR): Meneguhkan skema Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas sebagai instrumen akuntabilitas sekaligus pendanaan penanganan sampah kemasan dan dampak lingkungannya.
- Mengatur instrumen pendanaan EPR: Segera meresmikan skema deposit refund serta penerapan cukai plastik untuk menopang pembiayaan pengelolaan sampah sekaligus mendorong perubahan perilaku produsen dan konsumen.
- Menggeser kebijakan ke pencegahan di hulu: Mendorong penyederhanaan desain kemasan, pengurangan kemasan sekali pakai, serta pembatasan kemasan kecil atau sachet.
- Mengintegrasikan pekerja sektor informal: Melibatkan pemulung dan pelapak sampah secara resmi ke dalam ekosistem ekonomi sirkular karena perannya yang krusial dalam pengumpulan dan pemilahan.
- Mengolah plastik residu bernilai rendah: Memanfaatkan limbah plastik residu sebagai sumber energi primer penghasil uap (steam) bagi industri petrokimia atau pabrik bahan baku plastik dengan kajian teknis, standar lingkungan, dan pengawasan ketat.
- Menerapkan tata kelola yang transparan dan adil: Memastikan pemantauan serta verifikasi yang akuntabel—memberikan insentif bagi perusahaan yang patuh serta menjatuhkan sanksi tegas bagi pihak yang mengabaikan kewajiban.
Rangkaian rekomendasi tersebut menggarisbawahi bahwa mengatasi krisis sampah nasional tidak cukup dilakukan dengan memperluas lahan TPA ataupun mengandalkan proyek hilir berskala besar. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat harus mulai menahan timbulan sampah sejak dari sumbernya agar ancaman kebakaran, longsor, dan pencemaran lingkungan tidak terus berulang.[]
Prakiraan Cuaca
