JAKARTA – Realisasi anggaran MBG atau Program Makan Bergizi Gratis tercatat telah menyentuh angka Rp173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026. Di tengah besarnya serapan belanja negara tersebut, pemerintah menilai pembenahan tata kelola di internal Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi langkah krusial untuk menjaga kualitas pelaksanaan program prioritas tersebut.
Angka realisasi itu disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, sebagaimana dikutip keterangannya pada Sabtu (14/11/2026). Ia memaparkan bahwa dana yang telah dibelanjakan tersebut menopang penyaluran makanan bergizi kepada puluhan juta warga di berbagai penjuru Indonesia.
“Sampai dengan 31 Oktober telah direalisasikan Rp173,21 triliun,” ujar Suahasil.
Menurut Suahasil, operasional program MBG sejauh ini telah menjangkau sekitar 58,2 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan skala jangkauan penerima dan jaringan unit layanan sebesar itu, pemerintah memandang aspek ketepatan sasaran, keamanan pangan, serta mutu operasional SPPG menuntut pengawasan yang konsisten.
Reformasi BGN Perketat Pengawasan hingga Jangkau Wilayah 3T
Dalam kesempatan yang sama, Suahasil menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah pembenahan yang dijalankan jajaran manajemen baru BGN sejak Juli 2026. Reformasi internal tersebut menyentuh penguatan tata kelola program, pengelolaan anggaran, hingga pengawasan harian terhadap operasional SPPG.
Salah satu perbaikan konkret yang diterapkan adalah memperketat verifikasi ketepatan sasaran melalui pengecekan langsung di lapangan. Langkah ini ditujukan agar manfaat MBG benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak sesuai kriteria program.
Di samping pengawasan, pemerintah juga memperluas akses layanan ke kawasan prioritas. Tercatat sebanyak 1.500 unit SPPG telah diaktifkan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi guna menjembatani keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan pemenuhan gizi.
Uji Coba Prasmanan Sekolah dan Pelibatan Rantai Pasok Lokal
Pembenahan tata kelola anggaran MBG turut diarahkan pada standar keamanan pangan selama proses produksi hingga distribusi. Suahasil mengungkapkan bahwa salah satu inovasi yang tengah diuji coba adalah mekanisme penyajian makanan menggunakan sistem prasmanan di sekolah.
Pada saat bersamaan, pemerintah mengoptimalkan penggunaan rantai pasok pangan lokal serta memberdayakan sumber daya manusia (SDM) di sekitar titik pelayanan. Kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan kelancaran pasokan bahan pangan segar sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat.
“Tingkat keamanan diperhatikan, ada uji coba prasmanan di sekolah, rantai pasok lokal dan sumber daya manusia lokal digunakan. Berbagai macam reform yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG,” tandasnya.
Belanja Negara Berskala Besar Menuntut Akuntabilitas Terbuka
Dengan capaian serapan Rp173,21 triliun hingga penghujung Oktober, pelaksanaan MBG menjadi salah satu pos belanja negara berskala besar yang memerlukan pertanggungjawaban secara transparan. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari tingginya serapan anggaran ataupun angka penerima manfaat semata.
Perluasan jaringan pelayanan ke depan harus terus dibarengi pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, kontrol kualitas dan higienitas makanan, serta evaluasi berkala yang disampaikan secara terbuka kepada publik. Keseimbangan antara cakupan wilayah, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas tata kelola akan menjadi penentu keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dalam jangka panjang.[]
Prakiraan Cuaca
