BANDUNG – Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) resmi menahan tersangka berinisial B.K., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek UPI Bandung, yakni pembangunan Convention and Exhibition Center atau Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2024. Penahanan dilakukan pada Jumat (13/11/2026) setelah B.K. menjalani pemeriksaan intensif selama kurang lebih enam jam dengan status tersangka.
Untuk memperlancar jalannya penyidikan, B.K. kini dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.
Perkara konstruksi yang didanai melalui pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini mencuat setelah penyidik mendapati sejumlah indikasi penyimpangan. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, potensi kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut ditaksir mencapai Rp25.982.542.357,20.
Nilai Kontrak Naik dari Rp47,16 Miliar Menjadi Rp52,48 Miliar
Pekerjaan konstruksi CWP-03 dilaksanakan UPI pada 2024 menggunakan dana pinjaman ADB yang tercatat dalam APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Setelah melalui proses lelang, PT Arkindo ditetapkan sebagai penyedia jasa pemenang tender.
Kesepakatan kerja tertuang dalam kontrak bernomor 187/E4.5.3/10/2024 tertanggal 3 Juni 2024 yang diteken oleh B.K. sebagai PPK dan D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta, dengan nilai kontrak awal Rp47.165.742.000. Semula, pekerjaan ditargetkan rampung dalam 210 hari kalender atau hingga 30 Desember 2024.
Namun, di tengah pelaksanaan kontrak, dilakukan penyesuaian pekerjaan lewat mekanisme addendum tambah kurang. Perubahan itu mengakibatkan nilai kontrak membengkak menjadi Rp52.484.000.000, disertai perpanjangan durasi pelaksanaan menjadi 231 hari kalender hingga 20 Januari 2025.
Dugaan Jaminan Bank Tak Sah hingga Pembayaran Penuh 100 Persen
Dalam mendalami penyidikan proyek UPI Bandung tersebut, penyidik Kejati Jabar menyoroti dua dugaan penyimpangan mendasar menyangkut pengawasan dokumen serta pencairan dana:
Dugaan dokumen jaminan bank tidak sah: Tersangka D.W.R. selaku pihak penyedia jasa diduga menyerahkan dokumen jaminan bank tidak sah atas nama Bank BRI dan Bank Mandiri. Dokumen yang dipersoalkan meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, hingga revisi jaminan pembayaran.
Di sisi lain, B.K. sebagai PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank untuk memastikan keabsahannya sebelum penandatanganan kontrak—padahal jaminan bank berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko pemerintah bila kontraktor gagal memenuhi kewajiban.
Ketidaksesuaian progres fisik dan pembayaran: Pemeriksaan lapangan mengungkap pekerjaan fisik yang terpasang baru menyentuh angka 75,34 persen, atau masih terdapat kekurangan bobot pekerjaan sebesar 24,66 persen dari target kontrak. Kendati pembangunan belum tuntas seluruhnya, B.K. diduga tetap merealisasikan pencairan pembayaran penuh 100 persen kepada D.W.R. selaku kontraktor.
Audit Catat Kerugian Rp25,98 Miliar, D.W.R. Diperiksa di Papua Tengah
Besaran kerugian keuangan negara dalam perkara CWP-03 Tahun Anggaran 2024 tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026, dengan nilai Rp25.982.542.357,20 setara lebih dari separuh nilai kontrak awal Rp47,16 miliar.
Sebelum menahan B.K., penyidik Kejati Jabar lebih dahulu memeriksa tersangka D.W.R. pada 10–11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Jalan Agimuga Nomor 07, Mile 32, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pemeriksaan digelar di Mimika karena D.W.R. sedang menjalani hukuman pidana badan atas perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.
Penetapan D.W.R. sebagai tersangka tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-652/M.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026. Sementara penyidikan terhadap B.K. mengacu pada Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-2392/M.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-660/M.2/Fd.2/07/2026.
Jeratan Pasal Tipikor dan Asas Praduga Tak Bersalah
Atas rangkaian dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sangkaan primair Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun sangkaan subsidiair merujuk pada Pasal 604 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c KUHP, juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyidik Kejati Jabar masih terus mendalami proses pelaksanaan kontrak, keabsahan jaminan bank, mekanisme pembayaran, serta keterlibatan pihak-pihak terkait lainnya dalam proyek UPI Bandung tersebut. Sejalan dengan prinsip hukum acara pidana, baik B.K. maupun D.W.R. tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[]
Prakiraan Cuaca
