TANGERANG SELATAN – Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Republik Indonesia tengah memantapkan rancangan aturan internal mengenai tata kelola Barang Rampasan Negara. Perumusan kebijakan tersebut dibahas secara intensif melalui forum Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tata Kelola Pemanfaatan Barang Rampasan Negara” yang digelar di Trembesi Hotel BSD, Tangerang Selatan, selama tiga hari pada 12–14 November 2026.
Langkah strategis ini ditempuh untuk menghadirkan pedoman operasional yang seragam, tertib, transparan, dan akuntabel bagi seluruh satuan kerja Kejaksaan di daerah. Melalui payung regulasi tersebut, nilai ekonomis aset hasil rampasan diharapkan tetap terpelihara dan mampu memberi sumbangsih optimal bagi kas negara tanpa mengorbankan kepastian hukum.
Sekretaris BPA Kejaksaan Agung RI, Dr. Supardi, S.H., M.H., secara resmi membuka jalannya forum tersebut. Untuk memperkaya perspektif regulasi dan teknis keuangan negara, BPA turut menghadirkan lima narasumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI yang mengulas aspek legalitas, administrasi, pembiayaan, hingga skema pemanfaatan aset.
Menjaga Nilai Aset Saat Lelang Belum Tuntas
Dalam arahannya, Supardi memaparkan persoalan klasik yang kerap dihadapi satuan kerja saat mengeksekusi Barang Rampasan Negara. Tidak semua aset dapat langsung dilelang dalam waktu singkat. Sebagian objek masih memerlukan penyiapan administrasi maupun fisik, sementara sebagian lainnya belum terjual meski proses lelang telah dilakukan sebelumnya.
Selama masa tunggu tersebut, aset negara tetap menuntut pengamanan dan perawatan rutin. Apabila dibiarkan tanpa pengelolaan yang terukur, kondisi fisik barang rentan mengalami kerusakan, menyusut kualitasnya, bahkan kehilangan nilai jual secara drastis. Oleh karena itu, skema pemanfaatan sementara menjadi jalan tengah yang realistis guna menjaga performa aset sekaligus membuka peluang penerimaan negara.
Meski demikian, Supardi mengingatkan bahwa kebijakan pemanfaatan tidak boleh mengaburkan tujuan utama penyelesaian akhir aset. Setiap langkah wajib tunduk pada amar putusan pengadilan, melindungi hak korban maupun pihak ketiga yang berhak, serta menjamin kelancaran proses pengembalian atau eksekusi akhir.
Ia menekankan agar satuan kerja tidak semata-mata tergiur potensi pendapatan dalam mengajukan skema pemanfaatan. Setiap rencana harus melewati kajian komprehensif yang mencakup kelayakan fisik barang, kejelasan status hukum, penguasaan aset, estimasi biaya perawatan, rekam jejak serta kapabilitas calon mitra, hingga kesiapan barang untuk kembali dilelang.
“Keputusan pemanfaatan harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap rencana harus didukung pertimbangan yang jelas, baik dari aspek hukum, administrasi, maupun manfaat ekonomisnya,” ujar Supardi dalam arahannya.
Tiga Pilar Utama Penyusunan Pedoman
Guna memastikan regulasi internal yang dihasilkan kokoh secara hukum dan operasional, Supardi meminta Tim Perumus memberi perhatian khusus pada tiga aspek krusial.
Pertama, penetapan kelayakan aset. Setiap satuan kerja diwajibkan meneliti status hukum, kondisi fisik, penguasaan, serta peta jalan penyelesaian aset sebelum mengajukan usulan pemanfaatan. Perhitungan potensi penerimaan negara juga mesti dilakukan secara cermat dengan mengalkulasi biaya pemeliharaan serta risiko apabila barang harus ditarik kembali sebelum kontrak berakhir.
Kedua, kejelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Pedoman harus memetakan peran Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Pemulihan Aset secara tegas—mulai dari tahap pengusulan, penelaahan kelayakan, pemberian persetujuan, hingga pengawasan kontrak. Sinkronisasi bersama Pengelola Barang juga wajib diatur agar seluruh tahapan tetap selaras dengan ketentuan perundang-undangan.
Ketiga, mekanisme pengakhiran dan penyerahan kembali aset. Kontrak pemanfaatan sejak awal harus mencantumkan klausul tegas mengenai durasi penggunaan, prosedur pemutusan perjanjian, pemeriksaan kondisi fisik, kewajiban perawatan, serta tata cara pembayaran, penyetoran hasil ke kas negara, dan pelaporan.
Supardi turut menggarisbawahi pentingnya membatasi ruang gerak mitra dalam memanfaatkan barang rampasan, termasuk kejelasan peruntukan, pertanggungjawaban atas kerusakan, serta sanksi apabila terjadi wanprestasi. Untuk mempermudah pengawasan dan penelusuran tanggung jawab, dokumentasi kondisi aset pada awal dan akhir masa perjanjian wajib dilakukan secara memadai.
Menguji Skema Sewa dan Usulan KSPO
Selain tiga fondasi tersebut, diskusi juga mendalami aspek legalitas dan teknis dari skema sewa serta usulan Kerja Sama Pemanfaatan Operasional (KSPO). Masukan dari jajaran Kemenkeu dioptimalkan untuk memetakan batas kewenangan yang dapat diatur secara internal oleh Kejaksaan dan hal-hal yang memerlukan persetujuan atau regulasi lebih lanjut.
Supardi mendorong para peserta agar aktif mengangkat kendala riil yang dialami di lapangan. Dengan menguji rancangan aturan terhadap persoalan praktis satuan kerja, pedoman yang lahir diharapkan benar-benar aplikatif saat diterapkan.
“Pengalaman dan permasalahan yang dihadapi satuan kerja perlu menjadi bahan untuk menguji rancangan prosedur, sehingga pedoman yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Penyelesaian Aset pada BPA Kejaksaan RI, Tiyas Widiarto, S.H., M.H., menyatakan bahwa FGD dirancang sebagai wadah penghimpunan masukan guna menyusun standar prosedur yang seragam di seluruh Indonesia. Pembahasan secara spesifik diarahkan untuk membedah dasar hukum tata cara sewa, menimbang posisi hukum usulan KSPO, serta memperjelas alur koordinasi dan pengawasan antarsatuan kerja.
Agenda Tiga Hari dan Target Hasil Konkret
Tiyas menjelaskan bahwa rangkaian FGD selama tiga hari disusun secara bertahap. Pada hari pertama, lima narasumber dari Kemenkeu memaparkan materi seputar harmonisasi kebijakan, prosedur pemanfaatan, mitigasi risiko keuangan, teknik penilaian aset, serta penyelarasan pemanfaatan sementara dengan agenda lelang, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel dan pendalaman oleh Tim Perumus.
Memasuki hari kedua, fokus forum bergeser pada konsolidasi internal untuk merumuskan ruang lingkup pedoman, pembagian kewenangan, alur pemanfaatan, serta kelengkapan berkas administrasi. Adapun hari ketiga diarahkan untuk mengevaluasi dan menelaah hasil perumusan, menyusun rencana tindak lanjut, serta menetapkan penanggung jawab beserta tenggat penyelesaiannya.
Dari forum maraton ini, BPA menargetkan lahirnya rancangan pedoman yang mencakup aturan teknis sewa dan formulasi KSPO berbasis kajian hukum yang matang. Selain itu, forum ini diproyeksikan menghasilkan standar prosedur operasional (SOP) dan format administrasi baku—mulai dari pengusulan, penelitian kelayakan, persetujuan, penyusunan perjanjian, pencatatan serta penyetoran pendapatan, pengawasan, hingga penyerahan kembali aset.
Dengan hadirnya alur koordinasi yang jernih antara Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan BPA, tata kelola Barang Rampasan Negara diharapkan berjalan semakin profesional dan akuntabel hingga proses penyelesaian akhir benar-benar tuntas sesuai prinsip keadilan serta kepastian hukum.[]
Prakiraan Cuaca
