JAKARTA — Kejaksaan Agung Republik Indonesia terus mengakselerasi pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan komoditas nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS), penyidik memeriksa dua orang saksi dari entitas swasta pada Kamis (12/11/2026).
Pemeriksaan ini difokuskan untuk mengurai benang kusut dugaan penyimpangan pengelolaan izin dan tata niaga pertambangan nikel di wilayah Sulawesi Tenggara yang disinyalir berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, yakni periode 2013 hingga 2025.
Berdasarkan keterangan resmi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, kedua saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik berinisial DP, yang terafiliasi dengan PT BSJ, serta DMP dari PT DDA atau AG.
Keduanya dimintai keterangan di Gedung Bundar Kejagung guna melengkapi berkas perkara serta menyinkronkan data administratif dengan temuan faktual penyidik di lapangan.
Perkuat Rangkaian Pembuktian dan Bedah Alur Perizinan
Pemeriksaan saksi merupakan fase krusial dalam mengonstruksikan perkara tindak pidana korupsi sektor sumber daya alam. Keterangan dari pihak korporasi diperlukan guna memetakan kepatuhan operasional, mekanisme perizinan tambang (IUP), pemenuhan kewajiban royalti negara, hingga alur distribusi bijih nikel yang keluar dari kawasan konsesi di Sulawesi Tenggara.
Meski demikian, pihak Kejagung belum membeberkan secara terperinci materi substansi pemeriksaan maupun keterkaitan langsung kedua korporasi tersebut dengan titik penyimpangan yang dibidik.
Penyidik menegaskan bahwa pemanggilan kedua saksi ini merupakan bagian dari proses verifikasi alat bukti dan klarifikasi fakta. Sesuai prinsip hukum acara pidana, kehadiran saksi tidak serta-merta mengindikasikan keterlibatan langsung dalam perbuatan melawan hukum, melainkan untuk memperjelas duduk perkara berdasarkan data yang sah.
Rentang Waktu Panjang Menjadi Sorotan
Dimasukkannya periode 2013 sampai 2025 ke dalam fokus penyidikan memperlihatkan komitmen Korps Adhyaksa untuk menelisik tata kelola industri hilirisasi dan ekstraksi mineral secara komprehensif dari hulu ke hilir. Rentang waktu 12 tahun tersebut mengindikasikan penyidik tengah menelusuri pola pelanggaran regulasi yang berpotensi terjadi secara sistematis dan lintas periode kebijakan.
Langkah ini sejalan dengan agenda prioritas pemerintah dalam menertibkan kebocoran pendapatan negara serta kerusakan lingkungan akibat praktik penambangan ilegal maupun penyalahgunaan wewenang di sektor komoditas strategis.
Kejaksaan Agung memastikan penanganan perkara ini dilakukan secara independen, profesional, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Kini publik menantikan transparansi hasil ekspose perkara dari Kejagung, terutama terkait taksiran riil kerugian keuangan maupun perekonomian negara, serta penetapan pihak-pihak yang dinilai paling bertanggung jawab secara hukum.[]
Prakiraan Cuaca
