JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai menyuarakan keinginan agar Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dipertimbangkan sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka di kursi Wakil Presiden Republik Indonesia. Aspirasi tersebut disampaikan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).
Keinginan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Meski demikian, ia menegaskan bahwa partainya tidak mempersoalkan siapa pun yang nantinya dipilih untuk menduduki jabatan tersebut.
Menurut Lalu, persoalan paling mendesak saat ini bukan sekadar menentukan figur pengganti wakil presiden, melainkan memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga. Ia berharap seluruh program pemerintah yang telah disepakati bersama DPR dapat berjalan tanpa hambatan dan masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.
Lalu secara terbuka menyebut nama Muhaimin Iskandar sebagai figur yang diharapkan PKB untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Namun, keinginan tersebut belum menjadi keputusan resmi karena proses penentuan calon masih berlangsung.
“Kalau ditanya PKB, tentu kami menginginkan Pak Muhaimin Iskandar,” ujar Lalu kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa proses pergantian wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi. Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR setelah menerima permintaan resmi dari lembaga tersebut. Presiden diberikan waktu paling lama 14 hari untuk menyampaikan kedua nama tersebut.
Hingga Jumat (13/11/2026), Lalu menyatakan belum ada nama resmi yang dipastikan sebagai calon pengganti Gibran. Kendati demikian, ia menduga komunikasi politik mengenai pengisian jabatan tersebut sudah mulai berlangsung di tengah dinamika pemerintahan.
Lalu kembali menegaskan bahwa apabila aspirasi kader PKB ditanyakan, partainya tetap menginginkan Muhaimin Iskandar. Meski demikian, keputusan akhir tetap harus mengikuti tahapan dan kewenangan yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah mendatangi Gedung MPR RI di Jakarta pada Kamis (12/11/2026) untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029. Surat tersebut diterima langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama sejumlah pimpinan lembaga tersebut.
Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran datang untuk menyampaikan pengunduran dirinya secara resmi. Ia juga mengungkapkan bahwa surat dengan maksud serupa telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diserahkan kepada MPR.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Muzani menyampaikan bahwa Gibran meminta agar permohonan pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. MPR selanjutnya akan membahas mekanisme yang harus ditempuh untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
MPR RI juga menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, lembaga tersebut bertugas menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Proses pengisian posisi tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan.
Dengan demikian, peluang Muhaimin Iskandar untuk menjadi pengganti Gibran masih sebatas aspirasi politik PKB. Penentuan figur yang akan menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut tetap bergantung pada usulan Presiden dan keputusan MPR melalui mekanisme konstitusional.(*)
Prakiraan Cuaca
