JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia terus menelusuri dugaan praktik rasuah dalam skema tata kelola usaha minyak dan gas bumi (migas) di daerah. Melalui Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS), penyidik memeriksa dua orang saksi pada Kamis (12/11/2026).
Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengurai dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) bersama PT Pertamina EP sepanjang periode 2009 hingga 2024.
Berdasarkan keterangan resmi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, kedua saksi yang dimintai keterangan berinisial SA dari entitas PT Pertamina Hulu Energi (PHE) serta INS yang menjabat sebagai Koordinator Eksploitasi Migas pada Tim Penawar KSO wilayah kerja terkait.
Keterangan kedua figur tersebut digali penyidik guna melengkapi berkas perkara, menyinkronkan data administratif lelang kerja sama, serta memperkuat alat bukti yang tengah dihimpun di Gedung Bundar Kejagung.
Bedah Alur Kerja Sama dan Mekanisme Penawaran Lapangan Migas
Pemeriksaan terhadap pihak PHE dan koordinator tim penawar mengindikasikan fokus penyidikan tengah membidik legalitas prosedur, mulai dari tahap penawaran wilayah kerja, kesepakatan bagi hasil, hingga realisasi operasional eksploitasi di lapangan.
Dalam konstruksi perkara bisnis migas, kepatuhan tata kelola penawaran KSO menjadi komponen krusial. Penyidik mendalami apakah ada penyimpangan klausul kontrak, manipulasi hak partisipasi, maupun potensi kerugian keuangan negara yang timbul dari kemitraan antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi tersebut dengan anak usaha Pertamina.
Kendati demikian, Kejagung belum membeberkan secara detail materi spesifik yang dicecarkan kepada para saksi. Pihak kejaksaan menegaskan bahwa proses klarifikasi ini merupakan bagian dari prosedur verifikasi bukti di tahap penyidikan umum dan belum mengarah pada penetapan status hukum tersangka kepada pihak-pihak yang diperiksa.
Penyidikan Rentang Waktu 15 Tahun
Fokus penyidikan yang membentang selama 15 tahun (2009–2024) mencerminkan pemeriksaan menyeluruh terhadap siklus bisnis KSO lintas periode kepemimpinan BUMD maupun dinamika regulasi perminyakan nasional.
Penyidik berupaya menguji apakah pola penyimpangan yang terjadi bersifat kasuistis atau merupakan kelalaian tata kelola yang berlangsung secara sistemis dan berulang.
Kejaksaan Agung menegaskan penanganan perkara ini bertumpu pada asas profesionalitas, objektivitas, serta independensi dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Kini publik menantikan ekspose resmi dari Korps Adhyaksa mengenai konstruksi utuh perkara, penghitungan kerugian keuangan atau perekonomian negara dari auditor berwenang, serta pihak yang dinilai bertanggung jawab secara pidana.[]
Prakiraan Cuaca
