JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka peluang menggelar rapat konsolidasi bersama para pimpinan partai politik pengusung guna mematangkan figur pengisi kursi Wakil Presiden RI. Langkah ini menyusul pengunduran diri resmi yang diajukan oleh Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya.
Sinyal pertemuan tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, seusai menghadiri agenda internal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menjelaskan, dialog politik tersebut diproyeksikan melibatkan seluruh partai yang dahulu mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Entitas koalisi ini mencakup sekitar 10 partai politik, baik yang memiliki fraksi di Senayan maupun partai nonparlemen.
“Mungkin beliau (Presiden) akan mengadakan rapat dengan partai-partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam Pilpres 2024. Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu, baik partai parlemen maupun nonparlemen, karena basis legalitasnya adalah perolehan suara pemilih,” terang Yusril.
Prerogatif Penuh Presiden Tentukan Dua Kandidat
Kendati wacana musyawarah bersama koalisi mencuat, Yusril menggarisbawahi bahwa penentuan dua nama calon Wakil Presiden merupakan hak prerogatif tunggal Presiden. Konsultasi politik bersama para ketua umum partai berfungsi sebagai kanal penjaringan aspirasi, bukan pembatasan mandat konstitusional Kepala Negara.
“Proses apa yang akan ditempuh sepenuhnya kewenangan Presiden. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, berunding dengan partai koalisi, atau tidak berkonsultasi pun secara hukum sah. Hak mutlak ada di tangan beliau,” tegas pakar hukum tata negara tersebut.
Yusril menambahkan bahwa seluruh tahapan suksesi ini wajib berpegang teguh pada koridor konstitusi, khususnya Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Alur Konstitusional: Surat MPR dan Tenggat 14 Hari
Terkait linimasa administrasi, Yusril menuturkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat ini memerlukan waktu sekitar tiga hari kerja untuk menggelar rapat pimpinan dan merapikan pemberkasan formal terkait kekosongan posisi RI-2.
Setelah proses administrasi di Senayan rampung, pimpinan MPR akan melayangkan surat resmi kepada Kepala Negara.
“Prinsipnya disepakati bahwa setelah surat resmi dari MPR diterima, Presiden memiliki tenggat waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR,” papar Yusril.
Merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, setelah dua nama kandidat diserahkan Presiden, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari kalender untuk menggelar sidang paripurna istimewa guna memilih satu di antara dua calon tersebut melalui pemungutan suara anggota.
Rujukan UU MD3 dan Spekulasi Figur Pengganti
Aspek krusial lain yang ditekankan Yusril adalah ketentuan materiil dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3. Regulasi tersebut mengatur bahwa dua figur calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden harus berakar dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon pada pemilu terdahulu.
Aturan inilah yang melandasi pentingnya silaturahmi politik antara Presiden Prabowo dengan jajaran partai eks Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Di tengah bergulirnya proses ini, nama Yusril Ihza Mahendra sendiri santer diperbincangkan di pusaran bursa kandidat potensial pendamping Prabowo. Menanggapi rumor tersebut, Yusril memilih bersikap diplomatis dan mengembalikan seluruh keputusan kepada Kepala Negara.
“Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya penuh beliau memiliki kebijaksanaan, insting politik yang matang, serta kalkulasi terbaik mengenai siapa sosok yang paling tepat membantu beliau memimpin roda pemerintahan,” pungkas Yusril.[]
Prakiraan Cuaca
