BANDA ACEH — Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Kantor KIP Kota Banda Aceh pada Kamis, 12 November 2026. Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyusun standar pelayanan pendidikan pemilih dan layanan informasi publik, sekaligus mengevaluasi standar pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tahun 2026.
Ketua KIP Kota Banda Aceh, Saiful Haris, menegaskan bahwa forum tersebut merupakan wujud nyata komitmen lembaganya dalam meningkatkan kualitas pelayanan agar senantiasa transparan, akuntabel, dan prima bagi masyarakat.
“Forum Konsultasi Publik ini sangat penting bagi kami untuk mengevaluasi dan menyempurnakan standar pelayanan yang ada. Masukan dari berbagai pihak hari ini akan menjadi pijakan utama bagi KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan layanan yang lebih maksimal lagi ke depannya,” ujar Saiful.
Melibatkan Lintas Sektor dan Akademisi
Forum strategis ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari jajaran pemerintah daerah dan instansi pengawas hingga lembaga masyarakat dan dunia pendidikan, di antaranya:
Unsur Pemerintah & Pengawas: Bawaslu Kota Banda Aceh, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Disdukcapil, serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh.
Akademisi & Organisasi: Perwakilan dari Universitas Syiah Kuala (USK), UIN Ar-Raniry, KNPI Kota Banda Aceh, dan lembaga Flower Aceh.
Pelajar & Mahasiswa: Perwakilan MAN 1 Banda Aceh, mahasiswa Politeknik Aceh, serta mahasiswa FISIP USK yang sedang melaksanakan magang di KIP Kota Banda Aceh.
Pelaksanaan kegiatan dipimpin langsung oleh Sekretaris KIP Kota Banda Aceh selaku ketua panitia, Erminzal, dengan sesi diskusi yang dipandu oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KIP Banda Aceh, Rachmat Hidayat, serta pemaparan materi oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Muhammad Zar.
Seluruh rekomendasi dan masukan konstruktif yang diperoleh dari para peserta selanjutnya dirangkum sebagai bahan tindak lanjut. Melalui reviu dan penyusunan standar pelayanan ini, KIP Banda Aceh berharap layanan informasi publik melalui PPID, program pendidikan pemilih, serta pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan semakin optimal ke depannya.
Prakiraan Cuaca
