JAKARTA – Partai Demokrat mengambil langkah politik tegas di tengah mengemukanya bursa pengisian kursi Wakil Presiden Republik Indonesia pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Partai berlambang bintang mercy tersebut memastikan tidak akan menyodorkan kandidat dari internal partainya ke meja Presiden Prabowo Subianto.
Sikap kelembagaan tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026). AHY menegaskan, partainya memilih berdiri di atas rel konstitusi ketimbang ikut dalam dinamika perebutan posisi di lingkaran kekuasaan.
“Kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” tegas AHY di hadapan awak media.
Berpijak pada Mandat Pasal 8 UUD 1945
AHY memaparkan bahwa keengganan Demokrat untuk mengajukan nama didasarkan pada kepatuhan terhadap doktrin hukum tata negara yang berlaku. Merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 juncto UU MD3, hak mengusulkan nama pengganti ketika terjadi kekosongan posisi RI-2 merupakan kewenangan tunggal Kepala Negara.
“Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Oleh karena itu, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai kewenangan konstitusional yang beliau miliki,” urai AHY.
Sikap legawa ini sekaligus meredam spekulasi yang sebelumnya sempat menempatkan nama AHY sebagai salah satu figur potensial yang diperbincangkan publik untuk mengisi pos lowong tersebut.
Putusan Matang Usai Konsultasi Virtual Bersama SBY
Langkah strategis ini, lanjut AHY, bukan keputusan sepihak. Sebelum menggelar konferensi pers, ia telah menggelar komunikasi intensif dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Konsultasi dilakukan melalui sambungan panggilan video (video call) pada Jumat pagi di saat SBY tengah dalam perjalanan dinas dari Semarang menuju Jakarta.
“Sikap ini telah sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat dan telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau memberikan arahan agar partai tetap konsisten mengawal jalannya sistem kenegaraan yang tertib,” imbuh AHY.
Ajak Elite Jaga Stabilitas Pemerintahan
Di samping memaparkan sikap partai, putra sulung SBY itu mengimbau seluruh elemen elite politik dan masyarakat untuk menyikapi masa transisi ini secara bijak, tenang, dan tidak memicu turbulensi politik yang tidak perlu.
AHY menekankan pentingnya menjaga roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tetap beroperasi secara optimal demi menuntaskan berbagai agenda pembangunan strategis serta pemenuhan kesejahteraan rakyat.
“Dinamika politik di tingkat nasional ini jangan sampai mengganggu ritme kerja pemerintahan apalagi membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Mari kita beri ruang seluas-luasnya bagi mekanisme ketatanegaraan untuk bekerja,” pungkasnya.[]
Prakiraan Cuaca
