ACEH – Ancaman banjir dan bencana hidrometeorologi di Aceh semakin serius. Di tengah meluasnya genangan yang merendam permukiman serta mengganggu aktivitas masyarakat, Pemerintah Aceh menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Kebijakan tersebut diumumkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf melalui akun Instagram pribadinya, Rabu (11/11/2026). Penetapan ini menjadi langkah antisipatif pemerintah daerah menghadapi potensi bencana akibat meningkatnya curah hujan dalam beberapa bulan mendatang.
Muzakir menjelaskan, keputusan tersebut ditujukan untuk memperkuat kesiapan seluruh unsur pemerintahan dalam menghadapi kemungkinan bencana. Pemerintah Aceh juga diminta memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif agar penanganan di lapangan tidak terlambat.
Ancaman tersebut bukan tanpa alasan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diperbarui pada 11 November 2026 memperlihatkan sejumlah wilayah Aceh masih menghadapi dampak banjir dan banjir bandang.
Di Kabupaten Pidie Jaya, banjir meluas hingga lima kecamatan dan 43 gampong. Sebanyak 8.608 keluarga atau sekitar 32.272 jiwa terdampak, sementara 8.608 rumah dilaporkan terendam. Sebanyak 10 keluarga dengan total 40 jiwa juga terpaksa mengungsi ke Balee Meunasah Gampong Dayah Usen.
Situasi serupa terjadi di Kabupaten Gayo Lues. Luapan sungai yang membawa material kayu dan lumpur menerjang permukiman di Kecamatan Pining dan Dabun Gelang. BNPB mencatat 126 kepala keluarga atau 390 jiwa terdampak. Sebanyak empat rumah hanyut, 13 rumah mengalami kerusakan berat, dan puluhan bangunan lainnya mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda.
Bencana tersebut turut merusak infrastruktur. Dua jembatan gantung di Gayo Lues dilaporkan mengalami kerusakan berat, sedangkan akses jalan dan sejumlah fasilitas umum ikut terdampak.
Sementara itu, laporan CNBC Indonesia pada 11 November 2026 turut menyebut Kabupaten Bireuen dan Aceh Barat Daya sebagai wilayah terdampak banjir. Di Bireuen, tingginya curah hujan di kawasan hulu meningkatkan debit sungai. Kondisi tersebut diperparah pasang air laut yang menghambat aliran sungai menuju laut hingga menyebabkan air meluap ke permukiman.
Menghadapi kondisi tersebut, Muzakir Manaf meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan. Kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi lintas instansi menjadi perhatian utama dalam menghadapi kemungkinan bencana susulan.
Gubernur juga menginstruksikan pemantauan kondisi di seluruh kabupaten dan kota selama 24 jam. Setiap kejadian bencana harus segera dilaporkan agar proses penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Sejumlah instansi yang mendapat perhatian khusus meliputi Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pengairan. Seluruh instansi tersebut diminta memastikan personel dan peralatan berada dalam kondisi siap dikerahkan.
Di sisi lain, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi resmi pemerintah dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta segera melaporkan kondisi darurat di lingkungan masing-masing.
Penetapan status siaga ini menjadi momentum penting untuk menguji kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Sebab, bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir, kesiapsiagaan tidak cukup berhenti pada instruksi dan koordinasi di atas kertas. Kecepatan informasi, evakuasi, distribusi bantuan, serta penanganan infrastruktur terdampak menjadi bagian penting dalam melindungi keselamatan warga.
Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama selama masa siaga berlangsung.(*)
Prakiraan Cuaca
