JAKARTA – Lintasan karier politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan akademisi. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, melontarkan telaah kritis terhadap beban kepemimpinan yang disandang putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut di panggung eksekutif nasional.
Dalam risalah analisis politik yang dirilis pada Rabu (11/11/2026), Didik menggarisbawahi bahwa posisi Gibran di kursi nomor dua republik ini tidak bisa dilepaskan dari gravitasi kekuasaan, jejaring relasi, serta kalkulasi politik jangka panjang sang ayah. Ia menilai mantan Wali Kota Surakarta tersebut tengah menanggung konsekuensi elektoral yang teramat masif akibat desakan ambisi kekuasaan dinasti.
Menurut Didik, akselerasi politik kilat yang dialami Gibran menciptakan anomali jika disandingkan dengan proses pembentukan watak kepemimpinan para pendahulu bangsa. Ia membandingkan proses instan tersebut dengan rekam jejak pejuang negarawan seperti Mohammad Hatta, B.J. Habibie, hingga Sri Sultan Hamengkubuwono X yang mematangkan integritas kepemimpinan melalui tempaan intelektual, birokrasi panjang, serta pergulatan sosial yang mendalam.
“Anak yang masih sangat belia dalam gelanggang ini patut dikasihani karena memikul beban politik ayahnya yang begitu berat. Aktor utamanya adalah sang ayah, bukan dirinya sendiri. Gibran merupakan derivasi dari ambisi aktor utama tersebut di tengah tatanan demokrasi yang masih compang-camping,” urai Didik dalam catatannya.
Kendati menempatkan Gibran sebagai bagian dari eksperimen kekuasaan, ekonom senior ini mengingatkan bahwa asas tanggung jawab moral perseorangan tidak lantas gugur. Keputusan menerima pinangan politik, bertarung dalam pemilihan umum, hingga resmi dilantik sebagai pejabat tinggi negara merupakan pilihan sadar yang konsekuensi etisnya wajib dipikul secara mandiri di hadapan publik.
Bahaya Konsep ‘Kekuasaan Pascakekuasaan’
Salah satu intisari teoretis yang diangkat Didik adalah fenomena post-power power atau kekuasaan pascakekuasaan. Istilah ini merujuk pada keengganan seorang mantan pemegang mandat eksekutif untuk melepaskan pengaruh politiknya begitu masa bakti konstitusionalnya berakhir.
Secara tata negara, purnatugas seorang presiden semestinya menandai penghentian menyeluruh terhadap kewenangan formal maupun kendali bayangan di tubuh birokrasi. Namun, pengaruh informal acap kali coba dipertahankan lewat penempatan jejaring loyalis, patronase politik, serta keterlibatan anggota keluarga inti di dalam struktur pemerintahan baru.
Dalam konstelasi Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Didik menyoroti keberadaan figur-figur yang memiliki tautan kedekatan historis dengan Jokowi, seperti Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, hingga M. Qodari.
Menurutnya, keberadaan faksi informal semacam ini rentan memicu dualisme loyalitas dan friksi antarkekuatan politik, terutama apabila lingkaran mantan penguasa dipersepsikan berupaya membangun episentrum kekuasaan tandingan di dalam roda pemerintahan yang sedang berjalan. Rangkaian polemik belakangan, termasuk isu penyadapan terhadap presiden terpilih, dinilai menjadi bukti rapuhnya masa transisi kepemimpinan ketika bayang-bayang patron lama belum sepenuhnya pudar.
Ganjalan Moral Putusan MK Nomor 90
Sorotan Didik tak luput menyasar fondasi yuridis yang melicinkan jalan pencalonan Gibran pada kontestasi Pilpres 2024 lalu, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang mengubah klausul ambang batas usia capres-cawapres bagi kepala daerah terpilih tersebut dinilai meninggalkan luka etik yang mendalam pada institusi penjaga konstitusi.
Kendati putusan tersebut sah secara administratif untuk mendaftarkan kandidat ke KPU, pelanggaran kode etik berat yang berujung pada pencopotan Anwar Usman oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tetap menjadi noktah hitam dalam memori kolektif masyarakat sipil.
“Kemenangan elektoral memang dapat diraih secara legal melalui pemilu, namun perolehan suara terbanyak tidak serta-merta memutihkan cacat etika dalam proses perburuan kekuasaan tersebut,” tegas Didik.
Demokrasi Bukan Sekadar Hasil Akhir Kotak Suara
Mengakhiri telaahnya, Didik mengingatkan bahwa kedewasaan demokrasi suatu bangsa tidak boleh dipersempit semata-mata pada indikator prosedural kemenangan angka di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Esensi demokrasi menuntut kepatuhan mutlak terhadap norma hukum yang adil, independensi lembaga peradilan, transparansi meritokrasi, serta kesempatan setara bagi seluruh putra-putri bangsa tanpa terhalang tembok kekuasaan oligarki keluarga.
Praktek melanggengkan kekuasaan melalui transmisi biologis dinilai berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap meritokrasi nasional.
Bagi Didik, perdebatan seputar posisi Gibran Rakabuming Raka melampaui urusan figur perseorangan. Diskursus ini menyentuh fondasi masa depan tata kelola republik: apakah jabatan kepemimpinan nasional akan terus dijaga sebagai amanah meritokratis rakyat, atau dibiarkan terdegradasi menjadi komoditas warisan kelompok elite penguasa.[]
Prakiraan Cuaca
