JAKARTA — Persoalan kemiripan desain kendaraan kembali menjadi sorotan industri otomotif global. Kali ini, produsen mobil China, BYD, menghadapi persoalan hukum setelah Jaguar Land Rover (JLR) mempersoalkan desain SUV BYD Ti7 yang dinilai memiliki kemiripan dengan Land Rover Defender.
Kasus tersebut mencuat setelah dua kantor BYD di Belanda, masing-masing di Schiedam dan Hoofddorp, digeledah juru sita yang bertindak atas perintah pengadilan pada Agustus 2026.
Langkah itu dilakukan untuk mengumpulkan dokumen digital yang berkaitan dengan pengembangan BYD Ti7.
Dari sisi tampilan, BYD Ti7 memang memiliki karakter SUV mengotak, garis bodi tegas, serta proporsi yang mengingatkan pada Defender.
Namun, kemiripan visual tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum. Penilaiannya tetap harus didasarkan pada bukti dan ketentuan perlindungan kekayaan intelektual yang berlaku.
“Jaguar Land Rover menduga BYD Ti7 melanggar hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan Land Rover Defender,” sebagaimana dilaporkan The Guardian dalam pemberitaannya pada Minggu (8/11/2026), yang diakses Selasa (10/11/2026).
Dalam laporan tersebut, JLR juga disebut mencurigai adanya praktik rekayasa balik atau reverse engineering terhadap teknologi Land Rover Defender yang diduga berkaitan dengan pengembangan BYD Ti7. Namun, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Praktik membandingkan kendaraan kompetitor atau melakukan benchmarking sebenarnya merupakan bagian dari pengembangan produk otomotif. Produsen perlu mempelajari kelebihan dan kekurangan kendaraan lain untuk menghasilkan produk yang kompetitif.
Persoalan hukum dapat muncul apabila proses tersebut melibatkan penggunaan elemen yang dilindungi tanpa hak.
Bukan Pertama Kali BYD Berhadapan dengan Sengketa KI
Persoalan kekayaan intelektual juga menjadi perhatian BYD di Indonesia. Perusahaan otomotif asal China tersebut pernah menghadapi sengketa terkait penggunaan nama Denza.
Perkara itu bermula dari pendaftaran merek Denza oleh pihak lain pada 2023 untuk kelas 12, yang mencakup kendaraan. BYD kemudian mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek tersebut pada 2025, tetapi perkara berlanjut hingga tingkat kasasi.
Pada 2026, sengketa kembali berkembang setelah BYD mengajukan gugatan baru. Pihak yang mengklaim sebagai pemegang hak merek Denza juga mengajukan gugatan balik dengan tuntutan ganti rugi Rp9,5 triliun terhadap BYD dan sejumlah perusahaan terkait.
Meski berbeda objek perkara, kasus di Belanda dan Indonesia memperlihatkan pentingnya kepastian hukum atas kekayaan intelektual dalam industri otomotif.
Bagi produsen kendaraan, persaingan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, harga, dan desain menarik. Kepatuhan terhadap perlindungan merek maupun desain industri juga menjadi bagian penting dari strategi bisnis jangka panjang.
Sementara bagi konsumen, persoalan ini menjadi pengingat bahwa kemiripan tampilan kendaraan belum tentu berarti pelanggaran hukum.
Penilaian akhir tetap menjadi kewenangan lembaga peradilan berdasarkan bukti yang diajukan para pihak.(*)













