JAKARTA / SUMATERA — Hingga saat ini, meskipun banjir dan longsor besar telah melanda wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, status resmi sebagai “bencana nasional” belum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah terus memantau kondisi, namun keputusan menaikkan status kebencanaan sepenuhnya berada di tangan Presiden.
Desakan dari DPR dan Masyarakat
Anggota legislatif serta sejumlah pihak di masyarakat telah mendorong pemerintah pusat agar segera menetapkan banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut sebagai bencana nasional. Alasan yang diajukan meliputi korban jiwa yang besar, wilayah terdampak luas, rusaknya infrastruktur, putusnya akses transportasi, hingga ribuan warga yang terdampak — kondisi yang dianggap memenuhi kriterium penetapan bencana nasional.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil juga ikut mendesak, dengan menyebut bahwa banyak daerah sudah menyatakan tanggap darurat, namun beban penanganan dirasakan sangat berat di tingkat daerah. Mereka menilai keterlibatan pusat dengan status nasional penting agar mobilisasi bantuan — baik logistik maupun rehabilitasi — bisa lebih cepat dan terkoordinasi.
Pemerintah: Status Masih Dipertimbangkan
Pemerintah pusat melalui Presiden maupun sejumlah pejabat menyatakan bahwa mereka terus memantau situasi di lokasi terdampak. Bantuan sudah dikirimkan dan koordinasi dilakukan dengan pemerintah daerah — namun keputusan menetapkan bencana nasional belum diambil. Alasannya terkait penilaian atas kondisi lapangan: apakah kerusakan, korban, dan dampak cukup memenuhi syarat untuk “bencana nasional”.
Risiko Jika Status Bencana Nasional Belum Ditetapkan
Tanpa status resmi, distribusi bantuan besar, koordinasi antarprovinsi, dan mobilisasi sumber daya dari pusat bisa jadi terhambat. Penanganan darurat, pemulihan infrastruktur, akses layanan dasar, serta bantuan kemanusiaan bisa tidak maksimal — terutama di wilayah terpencil yang paling parah terdampak. Masyarakat dan korban bisa jadi mengalami kesulitan berlarut untuk akses air bersih, logistik, evakuasi dan pemulihan.
Bagi pemerintah daerah, beban besar tetap ada — tanpa dukungan penuh dari pusat, efektivitas mitigasi risiko dan pemulihan jangka panjang bisa sulit terjamin.[]
