BANDA ACEH — Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh merencanakan anggaran belanja daerah sebesar Rp1,366 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Tahun Anggaran 2027.
Rancangan anggaran tersebut diserahkan secara resmi oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal—didampingi Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah Mukhlis—kepada pimpinan DPRK Banda Aceh dalam sidang paripurna di Gedung DPRK setempat, Senin (9/11/2026). Penyerahan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, didampingi Wakil Ketua I Daniel A. Wahab dan Wakil Ketua II Dr. Musryadi Aswad.
Illiza mengungkapkan bahwa di tengah keterbatasan fiskal daerah, diperlukan kerja keras dan sinergi bersama legislatif untuk merumuskan anggaran yang berkualitas. Pembangunan diarahkan tidak hanya pada fisik semata, melainkan juga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Diharapkan sinergi dan kemitraan antara Pemko dan DPRK Banda Aceh terus diperkuat selama proses pembahasan Rancangan Qanun APBK 2027 sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat dan mendukung pembangunan kota,” ujar Illiza, sebagaimana termuat dalam artikel SEANTERONEWS.com.
Alokasi Belanja dan Target Pendapatan Daerah 2027
Berdasarkan dokumen R-APBK 2027 yang diajukan, rincian rencana belanja daerah terdiri atas:
Belanja Operasi: Rp1,172 triliun
Belanja Modal: Rp100 miliar
Belanja Tidak Terduga: Rp1 miliar
Belanja Transfer: Rp92 miliar
Sementara itu, dari sisi pendapatan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok sebesar Rp450 miliar. Kontribusi terbesar ditopang oleh sektor pajak daerah sebesar Rp217 miliar, retribusi daerah Rp27,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp192 miliar.
Selain itu, Pemko Banda Aceh tetap berkomitmen mempertahankan alokasi anggaran sektor pendidikan minimal 20 persen dari total APBK serta mengalokasikan dana gampong sebesar 10 persen dari total anggaran daerah.
Komitmen DPRK: Kawal Infrastruktur Dasar dan Janji Politik
Menanggapi rancangan tersebut, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah menyatakan pihaknya akan segera membahas R-APBK tersebut agar dapat ditetapkan menjadi APBK 2027 tepat waktu. Pihak legislatif berkomitmen untuk mengawal agar seluruh program sejalan dengan RPJM serta visi-misi kepala daerah.
“Infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase tetap menjadi salah satu prioritas,” tegas Irwansyah, seperti dilaporkan SEANTERONEWS.com.
Selain infrastruktur, DPRK juga akan memfokuskan pengawasan pada upaya penciptaan lapangan kerja serta penyaluran beasiswa agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas di ibu kota provinsi.
Prakiraan Cuaca
