JAKARTA – Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya menutup pintu terkait rencana pengiriman pasokan energi listrik lintas negara menuju Singapura. Namun, transaksi dagang energi antarpemerintah tersebut hanya akan diberi lampu hijau jika memenuhi prinsip saling menguntungkan (mutual benefit) dan menyepakati formulasi harga jual yang dipatok oleh otoritas Tanah Air.
Sikap tegas tersebut diutarakan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Bahlil menegaskan bahwa Indonesia menolak tunduk pada penawaran tarif rendah yang dinilai merugikan kepentingan ekonomi nasional.
Guna menjaga posisi tawar Indonesia di meja perundingan, Bahlil secara khusus menginstruksikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) agar bersikap kokoh dan tidak terpengaruh manuver negosiasi dari korporasi maupun pihak asing yang berupaya menekan banderol harga listrik nasional.
“Yang pertama, prinsipnya harus saling menguntungkan. Kalau harganya belum cocok, kita tidak bisa melanjutkan. Oleh sebab itu, saya meminta kepada Danantara agar tidak boleh mempan dilobi demi menurunkan harga, sebab Kementerian ESDM telah menyusun kalkulasi keekonomian yang presisi sesuai proposal yang telah diserahkan,” tegas Bahlil kepada para jurnalis.
Syarat Mutlak: Penuhi Dahulu Kebutuhan Industri Dalam Negeri
Bahlil menjelaskan bahwa ruang kemitraan bilateral dengan Negeri Singa masih terbuka lebar asalkan pihak pembeli menyetujui struktur nilai komersial yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Apabila kesepahaman komersial tersebut buntu, pemerintah tidak ragu untuk mengalihkan seluruh pasokan listrik hijau yang ada demi mengamankan kebutuhan pasar domestik.
“Selama harganya cocok dan mengikuti patokan dari kita, tentu sangat memungkinkan. Tetapi kalau harganya tidak pas, opsi kami jelas: pasokan energi akan diprioritaskan penuh untuk menopang kebutuhan di dalam negeri,” imbuhnya dengan nada lugas.
Menurut Bahlil, mandat penyediaan energi nasional tetap menjadi garis batas (bottom line) yang tidak bisa dikompromikan. Pemerataan kelistrikan untuk masyarakat luas serta keandalan daya listrik guna memasok kawasan industri dan hilirisasi mineral domestik harus terjamin aman sebelum negara memutuskan melepas cadangan daya ke pasar regional.
Ganjalan Negosiasi Komersial
Sebagaimana diketahui, realisasi ekspor listrik rendah karbon dari Indonesia ke Singapura hingga kini masih tertahan di meja pembahasan menyusul alotnya kompromi mengenai tarif per kilowatt-hour (kWh).
Sehari sebelumnya, saat menghadiri forum Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026), Bahlil juga telah memberikan sinyal bahwa keran penjualan energi ke luar negeri belum akan dibuka dalam tempo singkat mengingat neraca kebutuhan listrik di tanah air terus mengalami lonjakan seiring pertumbuhan ekonomi.
“Saya sudah sampaikan bahwa untuk jangka waktu dekat, Indonesia belum dapat mengekspor listrik. Kebutuhan dalam negeri kita sendiri masih sangat tinggi. Itu yang wajib kita amankan lebih dulu,” pungkasnya.[]
