JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengambil langkah strategis dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional dengan menggandeng Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo). Kolaborasi ini dirancang untuk menempatkan badan usaha koperasi, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sebagai pelaku utama dalam rantai pasok energi terbarukan maupun tata kelola komoditas tambang rakyat.
Inisiatif tersebut dipaparkan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam forum Energy Leadership and Business Conference (ELBC) 2026 di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Agenda tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Ketua Umum Aspebindo Anggawira, serta Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nunung Nuryartono.
Ferry menegaskan bahwa orientasi koperasi modern harus melompat melampaui sekadar unit simpan pinjam atau pengecer sembako. Koperasi diposisikan setara dengan korporasi swasta dan BUMN dalam mengelola potensi sumber daya alam demi menekan disparitas ekonomi daerah.
“Secara ideologis dan yuridis, koperasi merupakan entitas bisnis sah yang berhak mengambil bagian dalam industri energi dan mineral nasional. Kita ingin koperasi hadir di sektor produktif guna menjawab persoalan ketimpangan pasokan energi di pelosok tanah air,” jelas Ferry.
Menutup Kesenjangan Elektrifikasi dan Kebutuhan Nelayan
Dalam pemaparannya, Kemenkop membeberkan fakta lapangan mengenai masih adanya seribu lebih desa yang belum tersentuh jaringan listrik memadai, belasan ribu desa terisolasi dari akses telekomunikasi, serta minimnya stasiun pengisian bahan bakar umum bagi nelayan (SPBUN) di kantong-kantong pesisir. Ketiadaan fasilitas pendingin (cold storage) dan pabrik es kerap membuat hasil tangkapan laut nelayan terdevaluasi sebelum sempat dipasarkan.
Merespons kondisi tersebut, Ferry mengajak para pengusaha energi yang bernaung di bawah Aspebindo untuk merumuskan metodologi kalkulasi rasio elektrifikasi berbasis data presisi, sehingga intervensi pembangunan infrastruktur energi berjalan selaras dengan kebutuhan ekonomi riil masyarakat desa.
Inisiasi Proyek: Dari Minyak Jelantah hingga Reaktivasi Sumur Migas
Kemenkop telah menyiapkan peta jalan percontohan (piloting project) terpadu yang melibatkan jaringan koperasi:
Pengembangan Bioavtur Berbasis Sirkularitas Limbah:
KDKMP difungsikan sebagai jejaring logistik pengumpul minyak goreng bekas (used cooking oil/UCO) dari rumah tangga dan UMKM untuk disetorkan kepada PT Pertamina Patra Niaga. Limbah jelantah tersebut diolah menjadi Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar aviasi ramah lingkungan. Model rantai pasok ini telah diuji coba melalui empat KDKMP di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal:
Melanjutkan keberhasilan PLTS 1 megawatt-peak (MWp) berbasis koperasi di Pulau Galang, Batam, yang menyuplai daya untuk fasilitas es nelayan, Kemenkop menawarkan kerja sama pembangunan instalasi PLTS berskala 1 MW ke bawah di berbagai pulau terluar bersama anggota Aspebindo.
Tata Kelola Sumur Tua dan Mineral Rakyat:
Pemerintah mendorong legalitas pengorganisasian sumur minyak masyarakat maupun sumur tidak aktif (idle well) ke dalam kelembagaan koperasi resmi. Dengan menggandeng Pertamina Patra Niaga, operasi ekstraksi migas rakyat dapat memenuhi standar keselamatan kerja (K3), mencegah kebocoran lingkungan, serta mendistribusikan dividen langsung kepada warga setempat.
Komitmen Industri Kawal Rantai Pasok Nasional
Ketua Umum Aspebindo, Anggawira, menyambut positif terbukanya pintu kemitraan ini. Pihaknya menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan manajemen, transfer teknologi, serta membuka akses pasar bagi koperasi perintis di sektor energi.
Menurut Anggawira, kehadiran ekosistem KDKMP dan program prioritas pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan kepastian suplai bahan bakar, logistik, dan pasokan listrik yang solid. Integrasi antara pemasok energi nasional dan unit usaha desa dinilai menjadi kunci mempercepat perputaran roda ekonomi daerah.
Kemitraan antara Kemenkop dan Aspebindo ini diharapkan mampu melahirkan ekosistem bisnis energi yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mengimplementasikan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam merealisasikan swasembada energi nasional dari tingkat akar rumput.[]
