BIREUEN – Lembaga swadaya masyarakat Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak aparat penegak hukum bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menggelar tes urine massal bagi pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen.
Sikap tegas tersebut mencuat menyusul bergulirnya kabar dugaan keterlibatan kasus narkoba yang menyeret seorang pria yang teridentifikasi sebagai ajudan Ketua DPRK Bireuen. Informasi yang telah beredar luas di ruang publik itu menuai tanda tanya besar dari masyarakat terkait marwah dan komitmen bersih narkoba di lingkungan parlemen setempat.
Kepala Bidang Hukum SAPA, Ishak, S.H., menyampaikan bahwa pemeriksaan medis secara terbuka merupakan instrumen terpenting untuk menepis praduga liar sekaligus memulihkan kredibilitas lembaga perwakilan rakyat.
“Kami menuntut aparat kepolisian dan BNN turun tangan memeriksa urine pimpinan serta seluruh anggota dewan. Pada saat yang sama, kami menantang para wakil rakyat untuk berani membuktikan komitmen moral mereka dengan bersedia menjalani uji laboratorium tersebut,” ujar Ishak dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).
Klarifikasi Moral dan Asas Kepastian Hukum
Ishak menggarisbawahi bahwa tuntutan tes urine bukan bermaksud melemparkan tuduhan sepihak kepada seluruh legislator daerah. Inisiatif tersebut justru diposisikan sebagai langkah verifikasi objektif demi melindungi institusi dewan dari stigma negatif berkepanjangan.
Di sisi lain, SAPA mewanti-wanti penegak hukum agar tidak berhenti pada pihak yang telah diamankan saat ini. Pihaknya meminta penyidik menelusuri alur perkara secara menyeluruh, termasuk menyelidiki potensi keterkaitan aktor lain apabila alat bukti mengarah ke sana.
“Proses hukum tidak boleh pandang bulu. Penindakan terhadap peredaran narkotika jangan sampai terkesan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang terbukti menikmati persekongkolan barang haram ini harus diadili tanpa perlindungan istimewa,” tegasnya.
Keterbukaan Informasi dan Asas Praduga Tak Bersalah
Guna memutus spekulasi liar di tengah masyarakat, SAPA mendorong aparat memberikan rilis resmi secara berkala terkait perkembangan tahapan hukum perkara tersebut. Transparansi proses dinilai menjadi kunci menjaga akuntabilitas penyelidikan di mata publik.
Meski demikian, Ishak turut mengimbau publik agar tetap bijak dan menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga adanya vonis inkrah dari pengadilan. Menghormati koridor hukum, menurutnya, harus berjalan seiring dengan pengawasan kritis masyarakat.
SAPA berharap pimpinan DPRK Bireuen dapat menunjukkan keteladanan dengan membuka pintu koordinasi seluas-luasnya bagi BNN. Sebagai wilayah yang menaruh perhatian tinggi terhadap masa depan generasi muda dari bahaya narkotika, lembaga legislatif dituntut berdiri di garis terdepan memberi contoh integritas dan kepatuhan hukum tanpa kompromi.[]
