SEANTERONEWS.com – Rencana restrukturisasi korporasi pelat merah di sektor kelautan kembali menghangat. Gagasan integrasi terpadu melalui pembentukan holding BUMN maritim yang meleburkan tiga pilar utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, serta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kini kembali mengemuka ke ruang publik setelah sempat meredup.
Langkah penggabungan entitas bisnis sejenis tersebut dinilai sebagai ikhtiar strategis yang rasional. Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI Strategic Centre (ISC), Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, memandang restrukturisasi ini berpotensi memangkas rantai birokrasi dan melenyapkan tumpang tindih penugasan antar-korporasi milik negara.
“Penyederhanaan atau streamlining BUMN yang memiliki kesamaan rantai bisnis adalah keniscayaan guna mengikis friksi kelembagaan sekaligus mengoptimalkan kehadiran negara di perairan Nusantara,” papar Capt. Hakeng di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Kendati demikian, ia mengingatkan agar konsolidasi ini tidak semata-mata diarahkan untuk menciptakan entitas raksasa (mega-holding) yang hanya mengejar pembukuan laba di atas kertas. Muara sesungguhnya dari unifikasi tiga BUMN ini adalah terbangunnya konektivitas maritim yang solid dan terintegrasi dari hulu ke hilir merentang dari simpul kepelabuhanan, pelayaran peti kemas serta logistik antarpulau, hingga moda penyeberangan perintis.
“Tolok ukur utama keberhasilan holding bukan sekadar neraca efisiensi korporasi. Indikator paling mendasar adalah seberapa nyata manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas mulai dari penurunan disparitas harga kebutuhan pokok di pulau-pulau terpencil, jaminan keselamatan armada laut, hingga ketersediaan tiket transportasi yang ramah di kantong publik. Efisiensi manajemen harus linier dengan mutu pelayanan warga,” tegasnya.
Hakeng menegaskan komitmen dukungannya terhadap holding ini selama proses merger dipandu oleh tata kelola perusahaan yang bersih, transparan (good corporate governance), serta menempatkan fungsi pelayanan publik di atas target dividen semata.
Menuntaskan Cetak Biru yang Tertunda
Gagasan peleburan ini berakar dari inisiatif yang dicanangkan pada akhir 2024. Kala itu, Kementerian BUMN yang dinakhodai Erick Thohir berambisi menduplikasi keberhasilan integrasi Pelindo I–IV ke ranah armada laut dengan merangkul Pelni dan ASDP. Sinergi ini dirancang untuk menciptakan kebijakan maritim tunggal (single maritime policy) yang kompetitif di kancah internasional.
Meski demikian, proses konsolidasi tersebut sempat tersendat selama hampir dua tahun akibat dinamika birokrasi dan rotasi kepemimpinan kabinet.
Kini, angin integrasi kembali berembus seiring hadirnya dorongan dari figur-figur teknokratis di Badan Pengelola (BP) BUMN. Salah satu sosok yang getol mengawal cetak biru holding maritim adalah Hambra Samal, yang sejak Februari 2026 mengemban amanah sebagai Deputi Bidang Fasilitas dan Sinergi Pembangunan BP BUMN.
Rekam jejak Hambra dipandang krusial mengingat pengalamannya sebagai figur kunci di jajaran direksi Pelindo saat mengeksekusi mega-merger empat entitas pelabuhan nasional beberapa tahun lalu. Kehadiran figur-figur yang memahami anatomi operasional pelabuhan dan pelayaran diharapkan mampu merealisasikan pembentukan holding maritim yang berkeadilan, terpadu, dan mampu memangkas biaya logistik nasional secara permanen.[]
