JAKARTA – Lonjakan titik panas (hotspot) di Kalimantan memicu kekhawatiran serius di tingkat nasional. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah penanganan yang bersifat luar biasa (extraordinary) guna meredam dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kini mulai melumpuhkan aktivitas pendidikan dan ekonomi di wilayah tersebut.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026, tercatat sebanyak 1.487 titik panas tersebar di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi episentrum dengan konsentrasi tertinggi mencapai 767 titik, diikuti Kalimantan Barat (441 titik), Kalimantan Selatan (34 titik), dan Kalimantan Utara (17 titik).
Alex Indra Lukman mengingatkan bahwa situasi ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia merujuk pada krisis lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada akhir 1990-an sebagai cermin pahit yang harus dihindari. Fenomena cuaca El Nino yang mencapai puncaknya pada Agustus-September 2026 menjadi katalis yang memperburuk kondisi lahan kering.
“Peristiwa 1997-1998 adalah pelajaran bagi kita. Saat itu, kebakaran di lebih dari 9 juta hektare lahan di Kalimantan memicu krisis lingkungan terbesar abad ke-20. Kita tidak boleh membiarkan sejarah kelam itu terulang kembali di tahun ini,” tegas Alex dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).
Dampak kabut asap kini telah memaksa Dinas Pendidikan melakukan penyesuaian operasional sekolah. Siswa SD dan SMP di wilayah terdampak harus memulai jam belajar lebih siang, yakni pukul 08.00 WIB, sementara kegiatan belajar untuk tingkat PAUD terpaksa dialihkan ke sistem jarak jauh demi menjaga kesehatan anak-anak.
Dalam upaya memutus mata rantai karhutla, Alex mendorong pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan pemadaman api, tetapi juga memperkuat strategi deteksi dini dan patroli wilayah rawan. Ia secara khusus menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam rantai pengawasan.
“Program Desa Peduli Api harus diperluas. Kita harus memberdayakan masyarakat melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa cara membakar. Masyarakat adalah garda terdepan yang paling tahu kondisi wilayahnya, sehingga kemitraan dengan mereka sangatlah vital,” tambahnya.
Menurut legislator dari Fraksi PDIP ini, penanganan karhutla di Kalimantan harus ditetapkan sebagai prioritas nasional. Ia mendesak pemerintah agar memastikan ketersediaan sumber daya, mulai dari personel lapangan, peralatan pemadaman udara, hingga koordinasi lintas sektoral yang lebih sinkron.
Keberhasilan menangani karhutla bukan hanya soal menyelamatkan hutan, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelancaran transportasi, dan mengamankan aset ekonomi nasional. Alex berharap pemerintah pusat dan daerah segera meningkatkan eskalasi tindakan, agar kabut asap tidak semakin pekat dan mengganggu kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Kalimantan secara lebih luas.[]
