JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan langkah revolusioner untuk mengubah posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Mulai 1 Januari 2027, pemerintah akan mengoperasikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Langkah ini bukan sekadar menambah instrumen pasar, melainkan upaya strategis untuk memutus rantai ketergantungan Indonesia sebagai price taker (penerima harga) menjadi price maker (penentu harga) di panggung dunia.
Selama ini, komoditas strategis yang dikeruk dari bumi Indonesia justru ditentukan harganya oleh pasar di luar negeri. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran ekonomi Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, yang sejak dekade 70-an telah memperingatkan bahaya kerentanan ekonomi Indonesia akibat ketergantungan pada fluktuasi harga pasar internasional.
Timah sebagai Pilot Project
Pilihan pemerintah menjadikan timah sebagai proyek percontohan bukanlah tanpa alasan. Secara infrastruktur institusional, Indonesia sudah memiliki modal kuat. Perdagangan timah melalui Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) telah berjalan sejak 2013, didukung oleh pengalaman panjang PT Timah dalam pengolahan refined tin sejak 1970-an.
Produk timah Indonesia, seperti Banka Tin dengan kemurnian hingga 99,99 persen, telah memiliki reputasi dan market acceptance di London Metal Exchange (LME). Artinya, timah Indonesia sudah memenuhi standar exchange-grade commodity yang dibutuhkan pasar global.
Pekerjaan Rumah Menuju Harga Referensi Global
Namun, untuk menjadi price maker yang kredibel, pemerintah menyadari ada empat tantangan utama yang harus diselesaikan:
Sistem Traceability: Membangun identitas digital (Indonesia Tin Identity) untuk memastikan setiap gram timah berasal dari tambang legal.
Registrasi Stok Nasional: Mengintegrasikan database tambang, smelter, hingga gudang ke dalam National Tin Inventory Registry agar pasokan dapat terpantau secara real-time.
Jaringan Gudang Terintegrasi: Memastikan setiap ton timah di bursa memiliki bukti fisik (physical proof) yang kredibel.
Konsolidasi Suplai: Mewajibkan eksportir untuk menyalurkan persentase ekspor tertentu melalui bursa, sehingga tercipta titik referensi harga (price discovery) yang akurat.
Pemerintah juga berencana mengintegrasikan bursa dengan sistem SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara) dan perbankan. Integrasi ini bertujuan menciptakan reconciliation engine otomatis yang dapat mendeteksi praktik under-invoicing atau transfer pricing yang selama ini sering merugikan negara.
Mengguncang Hegemoni Regional
Langkah Indonesia ini memiliki konsekuensi geopolitik yang nyata. Selama ini, Singapura menjadi gateway komoditas Asia Tenggara dengan ekosistem perdagangan, perbankan, dan logistik yang matang. Dengan memiliki bursa mineral sendiri yang terintegrasi dengan jaringan gudang fisik, Indonesia berpotensi memotong rantai perantara tersebut.
“Ini adalah proyek de-kolonisasi ekonomi. Kita ingin mengurangi ketergantungan struktural pada pusat-pusat eksternal dalam menentukan nilai, pasar, dan aturan main komoditas kita sendiri,” tegas pihak pengamat ekonomi.
Tantangan bagi Indonesia bukan sekadar mendirikan bursa, melainkan membangun infrastruktur pasar yang dipercaya dunia. Jika Indonesia mampu menawarkan ekosistem yang transparan, akuntabel, dan efisien, maka Indonesian Reference Price bukan lagi sekadar impian, melainkan instrumen baru yang akan mengubah peta perdagangan mineral dunia sekaligus memperkokoh kedaulatan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.[]
