JAKARTA – Peningkatan arus kunjungan wisatawan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, menuntut standar keselamatan yang lebih ketat. Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, mendesak pemerintah dan otoritas terkait untuk memperketat pengawasan transportasi laut, menyusul tingginya aktivitas wisata bahari di destinasi prioritas nasional tersebut.
Erna menekankan bahwa inspeksi keselamatan atau ramp check terhadap kapal-kapal wisata tidak boleh hanya menjadi prosedur administratif. Pemeriksaan harus dilakukan secara nyata dan berkala untuk memastikan setiap kapal layak beroperasi, tidak membawa penumpang melebihi kapasitas (overload), serta memiliki alat keselamatan yang berfungsi dengan baik.
“Jangan sampai ada kapal yang memaksakan diri overload hanya demi mengejar keuntungan. Keselamatan adalah syarat mutlak bagi destinasi wisata kelas dunia,” ujar Erna dalam keterangan resminya, Jumat (24/7/2026).
Standar Keamanan Internasional
Sebagai destinasi yang kini menjadi rujukan wisatawan mancanegara, Labuan Bajo dituntut memiliki sistem keselamatan yang memenuhi standar global. Data mencatat, sekitar 68 persen wisatawan yang berkunjung ke Manggarai Barat merupakan wisatawan bahari yang mayoritas memilih aktivitas menyelam (diving).
Menurut Erna, reputasi Labuan Bajo sebagai destinasi internasional akan terancam jika aspek keselamatan tidak menjadi prioritas utama. “Orang akan berwisata dengan nyaman hanya ketika mereka merasa aman. Aspek keselamatan inilah yang harus menjadi garda terdepan,” tegasnya.
Pembenahan Fasilitas dan Tata Kelola
Selain pengawasan kapal, Komisi V DPR RI juga menyoroti kebutuhan akan pembenahan infrastruktur pendukung. Erna menilai fasilitas dan peralatan Basarnas di Manggarai Barat masih perlu ditingkatkan agar memiliki kemampuan tanggap darurat yang setara dengan destinasi wisata internasional lainnya.
DPR juga mendesak pemerintah untuk segera menata ulang manajemen pelabuhan di Labuan Bajo. Pengaturan alur keluar-masuk kapal perlu dioptimalkan dengan memisahkan jalur kapal pinisi wisata, kapal penumpang, serta kapal logistik guna mencegah kesemrawutan yang berpotensi membahayakan lalu lintas laut.
Dengan memperketat pengawasan dan memperbaiki tata kelola pelabuhan, pemerintah diharapkan mampu meminimalisir risiko kecelakaan laut. Sinergi antara otoritas pelabuhan, operator kapal, dan tim SAR menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo dapat menikmati keindahan alam dengan rasa tenang dan aman.[]
