JAKARTA – Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan pernyataan resmi menanggapi dugaan keterlibatan salah satu perwira menengahnya, Kolonel CPL BU, dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode tahun 2025–2026.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, menegaskan bahwa institusinya sangat menghormati prosedur hukum yang tengah dijalankan oleh jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (JAM Pidmil) Kejaksaan Agung (Kejagung).
Ia memastikan pihak Mabes TNI akan berkoordinasi secara aktif dengan pihak Kejaksaan Agung guna mengumpulkan informasi yang utuh, untuk selanjutnya ditindaklanjuti secara hukum .
“TNI akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Nas saat dimintai konfirmasi pada Kamis (2/7/2026).
Nas juga menggarisbawahi bahwa institusi TNI tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi persoalan ini, serta memercayakan seluruh proses pembuktian kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
Penyelidikan oleh Jampidmil Kejaksaan Agung
Kasus dugaan penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis periode 2025–2026 ini memang tengah diselidiki secara intensif oleh Jampidmil Kejagung. Direktur Penindakan (Dirdak) Jampidmil Kejagung, Brigjen CPM Andi Suci, memaparkan bahwa pihaknya terus mendalami peran serta keterlibatan Kolonel CPL BU dalam pusaran kasus tersebut.
“Untuk pengembangan dan selanjutnya tentunya kami akan berkomunikasi terus dengan Direktur Penyidikan,” tutur Andi saat memberikan penjelasan di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, pada Kamis (2/7/2026).
Jabatan Strategis Kolonel CPL BU
Dalam struktur kelembagaan, Kolonel CPL BU memegang peranan yang cukup strategis. Perwira menengah tersebut menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu, ia juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan lembaga tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan unit sepeda motor listrik. Sinergi penyelidikan antara unsur militer dan Kejaksaan Agung diharapkan dapat mempercepat kepastian hukum serta pengusutan tuntas atas kasus tersebut.
