JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjalani ujian terbuka Program Doktor Filsafat pada hari ini, Kamis (2/7/2026). Langkah akademik yang ditempuh oleh negarawan sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara ini menuai apresiasi luas, salah satunya dari Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D.
Dalam sidang akademik tersebut, Yusril mempertahankan disertasinya yang berjudul “Penafsiran Kembali Pemikiran Mohammad Natsir tentang Relasi Islam dengan Negara: Sebuah Telaah Filsafat dengan Pendekatan Hermeneutika Fenomenologis-Eksistensial”.
Prof. Didik J. Rachbini menilai keputusan Yusril untuk kembali menempuh pendidikan doktor di bidang filsafat meskipun telah lama menyandang gelar profesor serta memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan merupakan teladan berharga bagi dunia politik nasional. Langkah ini membuktikan bahwa tradisi berpikir dan kapasitas intelektual harus tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan bernegara.
Di tengah lanskap politik modern yang sering kali mengedepankan aspek popularitas dan tingkat elektabilitas pragmatis, langkah Yusril dipandang sebagai oase penting.
“Yusril merupakan tokoh pergerakan yang kiprahnya konsisten mewarnai panggung politik nasional sejak era reformasi, bahkan sempat menjadi bakal calon presiden. Namun, di balik dinamika politik praktis itu, wajah intelektualnya tidak pernah padam. Disertasi ini adalah bukti kecintaannya yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan,” papar Didik.
Prof. Didik menambahkan bahwa pada masa awal kemerdekaan, Indonesia dibangun oleh para negarawan yang juga merupakan pemikir besar. Namun, sistem demokrasi saat ini cenderung menghasilkan politisi yang lebih mengandalkan elektabilitas dibandingkan kekuatan pemikiran.
Ia menyejajarkan konsistensi akademik Yusril dengan beberapa tokoh reformasi lainnya seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Widjojo, dan Amien Rais yang dinilai gigih mempertahankan tradisi berpikir ilmiah.
Kegelisahan Akademik dan Kajian Filsafat Politik
Berdasarkan penjelasan Yusril yang dikutip oleh Didik, penyusunan riset filsafat ini lahir dari kegelisahan akademik yang mendalam atas perdebatan berkepanjangan terkait dikotomi agama dan negara di tanah air.
“Disertasi ini lahir sebagai wujud kegelisahan intelektual saya terhadap persoalan relasi antara agama dengan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hingga kini masih terus menjadi bahan diskusi,” ungkap Yusril.
Dengan menggunakan metode hermeneutika fenomenologis-eksistensial, Yusril mengonseptualisasikan ulang pemikiran Mohammad Natsir sebagai respons dinamis terhadap realitas politik, sosial, dan keagamaan yang terus berkembang.
Salah satu tesis penting dalam kajian Yusril menunjukkan bahwa gagasan kenegaraan Mohammad Natsir sejatinya tidak dapat disederhanakan sebagai konsep negara Islam formalistik, maupun sebagai negara sekuler murni.
Natsir menawarkan gagasan alternatif berupa theistic democracy (demokrasi teistik). Konsep ini merupakan bangunan demokrasi yang bersendikan pada etika moral keagamaan Islam, namun tetap menghormati serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral universal agama lain di Indonesia.
Atas dasar kajian filsafat politik yang mendalam tersebut, Prof. Didik menegaskan bahwa Mohammad Natsir layak dipandang bukan hanya sebagai aktivis politik Islam, melainkan juga seorang filsuf politik sejati yang merumuskan mazhab pemikirannya sendiri.
Momentum ujian doktor filsafat Yusril ini menjadi pesan kuat bahwa kepemimpinan nasional memerlukan kedalaman kontemplasi, integritas akademik, serta komitmen yang tak berkesudahan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
