BOGOR – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk senantiasa merawat iklim demokrasi nasional yang sehat, inklusif, dan berakar pada nilai-nilai luhur kebangsaan. Kendati demikian, Kepala Negara mewanti-wanti agar sistem demokrasi di tanah air tidak disalahgunakan oleh kekuatan pemodal besar maupun pihak luar yang berupaya mendikte kedaulatan bangsa.
Pesan bernada penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara. Kegiatan sakral korps kepolisian ini diselenggarakan di Lapangan Satlat Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (1/7/2026) pagi.
Di hadapan ribuan personel Polri dan tamu undangan, Presiden menyatakan bahwa kritik yang membangun merupakan bagian tidak terpisahkan dari sehatnya roda demokrasi. Pemerintah membutuhkan masukan publik sebagai cermin evaluasi guna membenahi tata kelola pelayanan negara.
“Kita terus berupaya membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik karena kritik itu penting. Kita memerlukan kritik sebagai pengingat, sekaligus instrumen untuk senantiasa memperbaiki diri,” ujar Prabowo.
Namun, Prabowo mengingatkan bahwa kebebasan dalam berdemokrasi harus tetap berjalan dalam koridor keamanan nasional. Ia meminta seluruh elemen bangsa waspada terhadap upaya infiltrasi modal raksasa maupun intervensi asing yang berpotensi mengganggu kedaulatan serta sendi-sendi kebebasan bernegara.
“Tetapi, keamanan dari proses demokrasi itu sendiri juga wajib kita kawal. Jangan sampai demokrasi ini dibajak oleh pihak-pihak yang bermodalkan uang banyak, dan jangan pula dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing,” tegasnya secara lugas.
Di samping itu, Kepala Negara mengajak masyarakat luas untuk tetap merapatkan barisan persatuan di tengah pusaran dinamika politik praktis. Perbedaan pandangan atau pilihan politik dipandangnya sebagai keniscayaan yang wajar, namun tidak boleh berkembang menjadi bibit permusuhan atau kebencian antarsesama warga negara.
“Silang pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita semua adalah anak-anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus mencerminkan kepribadian dan nilai-nilai bangsa sendiri,” imbaunya.
Secara khusus, Presiden Prabowo menyoroti peran penting Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai pilar penjaga stabilitas keamanan dan pengawal demokrasi Pancasila. Ia menginstruksikan korps baju cokelat tersebut untuk mengawal penyampaian aspirasi masyarakat secara damai, sembari tetap bertindak tegas dalam menegakkan supremasi hukum di lapangan.
Menurut Presiden, profesionalisme Polri diuji pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dalam berpendapat dengan terpeliharanya tertib sipil dan ketahanan nasional.
“Polri dituntut menjadi benteng demokrasi yang matang. Menjamin hak bersuara setiap warga negara dengan damai, sekaligus memastikan hukum tegak berdiri dan ketertiban umum tetap terjaga,” pungkas Prabowo dalam pidato peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tersebut.[]
