SEANTERONEWS.com – Gejala sosial berupa hilangnya kesadaran sejarah atau yang diistilahkan sebagai “amnesia pascakolonial” dinilai masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan karakter bangsa Indonesia. Sikap-sikap oportunistik seperti kecenderungan menghamba pada kekuasaan, materialisme pragmatis, pengkhianatan integritas demi keuntungan pribadi, hingga budaya menyenangkan atasan tanpa kritik (asal bapak senang) merupakan indikasi bahwa belenggu psikologis era penjajahan belum sepenuhnya terkikis.
Pandangan kritis tersebut mengemuka dalam sebuah orasi ilmiah bertajuk dekolonisasi pemikiran yang diselenggarakan di Jakarta. Dalam pemaparannya, pembicara menekankan bahwa kolonialisme yang berlangsung selama berabad-abad di Nusantara tidak hanya meninggalkan luka mendalam pada sektor ekonomi, melainkan juga mewariskan persoalan psikologis dan sosial yang sistemik dalam struktur masyarakat.
“Struktur kolonial di masa lalu sengaja didesain untuk menempatkan masyarakat pada posisi hierarki yang timpang, di mana sebagian kecil menjadi penguasa absolut dan sebagian besar dipaksa untuk tunduk. Dari pola hubungan inilah mentalitas menghamba itu berakar,” jelas pembicara di hadapan para akademisi dan mahasiswa.
Refleksi Sejarah dan Dinamika Awal Republik
Meskipun sistem kolonial berupaya menekan daya kritis masyarakat, sejarah mencatat lahirnya kelompok-kelompok terpelajar yang mulai menggugat ketidakadilan tersebut. Para pionir pergerakan nasional ini memilih jalan perjuangan untuk memulihkan martabat bangsa ketimbang berkompromi dengan keadaan.
Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, iklim intelektual sempat tumbuh dengan subur pada masa-masa awal berdirinya republik. Namun, perjalanan panjang Indonesia kemudian dihadapkan pada dinamika internal berupa polarisasi politik, gejolak ideologi, serta persaingan kepentingan geopolitik global yang kerap menjadikan tanah air sebagai arena perebutan pengaruh di antara kekuatan-kekuatan besar dunia.
Menggugat Standar Ganda Moralitas Global
Dalam forum tersebut, pembicara juga melayangkan kritik tajam terhadap kecenderungan beberapa negara Barat yang kerap memosisikan diri sebagai pengajar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan standar peradaban kepada negara-negara berkembang bekas jajahan mereka.
Padahal, secara historis, perjalanan kemakmuran negara-negara kolonial tersebut tidak dapat dipisahkan dari babak kelam eksploitasi kemanusiaan, sistem perbudakan, serta penjarahan sumber daya alam di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika. Oleh sebab itu, kejujuran dalam merefleksikan sejarah secara objektif dinilai mutlak diperlukan oleh semua pihak, baik oleh negara yang pernah dijajah maupun yang menjajah.
Pembicara turut berbagi pengalaman diplomasi pribadinya saat mendapatkan masukan dari seorang perwakilan asing yang menilai dirinya terlalu kritis dalam menyuarakan isu-isu politik global.
“Tanggapan saya saat itu sederhana. Bangsa ini tidak membutuhkan dikte mengenai peradaban dari pihak-pihak yang belum sepenuhnya berdamai dengan sejarah kolonial mereka sendiri. Indonesia memiliki hak penuh untuk mendidik dirinya sendiri menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan terhormat,” tegasnya yang disambut tepuk tangan hadirin.
Redefinisi Makna Peradaban Bangsa
Di akhir pemaparannya, orasi ilmiah tersebut mengajak publik untuk mendefinisikan ulang esensi dari kemajuan sebuah peradaban. Tinggi atau rendahnya peradaban sebuah bangsa tidak selayaknya diukur semata-mata dari kemegahan fisik bangunan pencakar langit, adopsi teknologi modern, atau indikator pertumbuhan ekonomi makro.
Peradaban yang hakiki dinilai dari bagaimana sebuah bangsa menempatkan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, keadilan sosial, kejujuran publik, serta keberanian moral untuk menghadapi fakta sejarah apa adanya. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang memilih amnesia terhadap masa lalunya, melainkan bangsa yang mampu memetik pelajaran berharga darinya guna membangun masa depan yang berdaulat dan mandiri.[]
