SEANTERONEWS.com – Kementerian Sosial (Kemensos) di bawah koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra terus mempercepat pendistribusian paket bantuan sosial lanjutan. Program penanganan ini dialokasikan khusus sebagai bentuk dukungan pemulihan bagi wilayah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengonfirmasi bahwa dalam pekan ini kementeriannya akan mulai merealisasikan pencairan bantuan kedaruratan tersebut. Alokasi ini akan difokuskan untuk memulihkan sendi-sendi kehidupan di sepuluh wilayah kabupaten dan kota terdampak.
“Kami mengupayakan bantuan kedaruratan ini dapat segera disalurkan pekan ini untuk membantu percepatan pemulihan di sepuluh daerah terdampak,” ujar Gus Ipul setelah menghadiri Rapat Kerja Bersama jajaran Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Gus Ipul merincikan bahwa sebaran wilayah penerima bantuan mencakup enam kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bireuen, Gayo Lues, Pidie Jaya, serta Kota Langsa.
Selanjutnya, dukungan pemulihan juga diarahkan ke tiga daerah di Provinsi Sumatra Utara, yang meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Sementara untuk Provinsi Sumatra Barat, alokasi bantuan dipusatkan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
Secara akumulatif, paket bantuan sosial di sepuluh kabupaten dan kota tersebut ditargetkan akan menjangkau lebih dari 82 ribu jiwa penerima manfaat. Ragam logistik yang disiapkan mencakup beberapa kluster program pembiayaan, mulai dari bantuan perlengkapan pengisian hunian rumah, program penguatan pemberdayaan ekonomi sosial, hingga dana jaminan hidup yang akan diberikan secara berkala selama tiga bulan berturut-turut.
Total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk mendukung program pemulihan kali ini dilaporkan hampir menyentuh angka Rp1 triliun. Pihak Kemensos juga membuka peluang untuk mengucurkan dana tambahan pada periode berikutnya apabila proses pemutakhiran data kebutuhan dari lapangan telah diverifikasi secara tuntas.
Guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, Kemensos menerapkan sistem verifikasi berjenjang. Mekanisme penentuan penerima manfaat diawali dari usulan data berkala yang disodorkan oleh pemerintah daerah setingkat bupati maupun wali kota.
Usulan dokumen tersebut kemudian diperkuat oleh rekomendasi hukum dari jajaran Kepolisian Resor (Kapolres) serta Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat. Pada tahap akhir, data tersebut akan melewati proses validasi oleh Satgas PRR bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah berlapis ini sengaja ditempuh agar data rujukan yang digunakan benar-benar akurat sebelum dijadikan pedoman penyaluran.
Setelah proses distribusi rampung, Kemensos melalui jajaran pendamping sosial akan tetap melakukan pengawasan dan evaluasi berkala di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar dipergunakan sesuai peruntukannya. Melalui stimulus pembiayaan pascabencana ini, pemerintah berharap keluarga dan komunitas terdampak dapat segera memulihkan perekonomian mereka, menghidupkan kembali unit usaha yang sempat lumpuh, serta menata kehidupan baru yang lebih tangguh.[]
