SEANTERONEWS.com – Aktivis kepemiluan sekaligus pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Titi Anggraini, resmi menyandang gelar doktor hukum setelah menyelesaikan sidang terbuka promosi doktor di Balai Sidang Djokosoetono, FHUI, Depok, Senin (15/6/2026).
Titi berhasil lulus dengan predikat sangat memuaskan (A) melalui disertasi berjudul ‘Dampak Legislative Inaction Dalam Tata Kelola Pemilu Serentak 2024 dan Urgensinya Terhadap Pembentukan Komisi Hukum Pemilu di Indonesia’. Hasil ini menjadikan Titi sebagai doktor ke-353 lulusan FHUI sekaligus lulusan ke-13 pada tahun ini.
Hadir memberikan apresiasi, Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan selamat atas pencapaian akademis tersebut. Ia menilai disertasi Titi memberikan kontribusi pemikiran yang krusial untuk masa depan demokrasi Indonesia.
“Selamat dan sukses kepada Mbak Titi. Disertasi ini memberi harapan baru untuk mewujudkan hukum pemilu yang lebih demokratis, koheren, dan adaptif,” ungkap Viva Yoga.
Dalam disertasinya, Titi menyoroti fenomena legislative inaction (ketiadaan tindakan legislatif) yang menurutnya telah menciptakan kekosongan hukum, multitafsir, serta inkonsistensi yang menghambat kualitas tata kelola pemilu. Viva Yoga sepakat bahwa isu ini berdampak langsung pada kapasitas penyelenggara pemilu di lapangan.
Viva Yoga juga mengungkapkan bahwa dirinya sering berdiskusi dengan Titi terkait upaya menciptakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil). Ia mengenang momen saat Titi bersama koalisi masyarakat sipil menyerahkan draf revisi UU Pemilu, termasuk masukan mengenai parliamentary threshold, penerapan e-voting, hingga pengaturan daerah pemilihan luar negeri.
“Semua masukan dari Mbak Titi dan rekan aktivis lainnya kami catat untuk diperdalam di internal partai. Kami sangat terbuka untuk terus berdiskusi demi meningkatkan kualitas pemilu kita,” tegas Viva.
Sidang terbuka tersebut dipimpin oleh Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP., dengan jajaran penguji yang terdiri dari pakar hukum ternama, termasuk Prof. Dr. Bagir Manan dan Prof. Kurnia Toha.
Acara ini berlangsung khidmat dengan dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, serta politisi Ganjar Pranowo.[]
