SEANTERONEWS.com – Menjelang momentum satu abad kemerdekaan, Indonesia dituntut untuk melakukan langkah transformasi besar dan menyeluruh. Kepala Agen Spesial Garuda Sakti Republik Indonesia, Prajaya Gantari Surobesari, menegaskan bahwa dalam perspektif strategi besar (grand strategy) nasional, tahun 2045 bukan sekadar tonggak simbolis belaka, melainkan batas waktu mutlak (hard deadline) bagi perkembangan peradaban bangsa.
Menurut Prajaya, tenggat waktu ini menuntut kesiapan yang matang secara kelembagaan, inovasi teknologi, serta kualitas sumber daya manusia (SDM). Langkah ini krusial agar Indonesia mampu mengambil peran sebagai pemimpin di tengah pergeseran tatanan dunia multipolar yang bergerak secara akseleratif. Ia mengingatkan bahwa ruang untuk penundaan, kebijakan setengah hati, ataupun reformasi yang sebatas retorika sudah tidak lagi relevan.
Salah satu gagasan sentral yang ditekankan oleh Prajaya adalah pentingnya persatuan politik nasional sebagai prioritas yang proaktif dan transformatif, bukan sekadar respons reaktif terhadap konflik. Ia menilai tantangan terbesar bangsa saat ini bukan terletak pada keterbatasan kapasitas ekonomi atau adopsi teknologi, melainkan pada belum kukuhnya kohesi politik yang memiliki legitimasi sosial yang luas.
Tanpa adanya persatuan politik yang sejati, ruang publik berisiko menjadi ruang gema (echo chamber) yang memicu perpecahan sosial, mengikis kedamaian, dan pada akhirnya menghambat konsolidasi Indonesia sebagai negara-bangsa yang utuh.
“Perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 dipastikan akan menghadapi berbagai turbulensi. Kita akan dihadapkan pada spektrum guncangan sistemik, mulai dari manuver diplomatik global, kampanye disinformasi yang terorganisasi, instabilitas finansial, hingga ancaman keamanan non-tradisional yang digerakkan oleh pihak-pihak transnasional yang diistilahkan sebagai ‘aktor seribu pintu’,” urai Prajaya.
Ia membeberkan bahwa langkah Indonesia dalam membangun konsolidasi politik nasional dan mempercepat hilirisasi sumber daya alam secara simultan pasti akan mengikis privilese pihak-pihak luar yang selama ini diuntungkan oleh ekologi ketergantungan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, potensi tekanan eksternal ini harus diantisipasi sebagai konsekuensi logis dari setiap lompatan transformasi struktural nasional.
Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Prajaya menyerukan rekonstruksi paradigmatik pada arsitektur sistem politik Indonesia. Para elite birokrasi maupun politik partisan memiliki tanggung jawab institusional untuk melampaui bias kepentingan kelompok demi kepentingan nasional.
Agenda reformasi taktis yang ditawarkannya mencakup tiga dimensi kritis:
Desain Institusional (Institutional Design): Menyusun sistem kelembagaan yang meminimalisasi ruang dan insentif tindakan koruptif.
Kepemimpinan Berbasis Kompetensi: Menggeser pola seleksi kepemimpinan dari yang berbasis popularitas semata menjadi berbasis kompetensi (competency-based).
Integrasi Inovasi Domestik: Mengintegrasikan kapasitas inovasi SDM dalam negeri secara sistematis ke dalam formulasi kebijakan strategis negara.
Melalui visi Indonesia Emas 2045, peta jalan pembangunan telah dirancang secara komprehensif guna mewujudkan SDM unggul berskala global, pencapaian status negara berpendapatan tinggi, serta tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif. Prajaya mewanti-wanti agar stabilitas politik nasional dijaga ketat agar generasi mendatang tidak mewarisi bangsa yang kehilangan keberanian untuk bermimpi besar akibat konflik politik internal yang dibiarkan mengakar.
Di kancah internasional, Indonesia harus memantapkan diri sebagai aktor geostrategis yang aktif menentukan arah stabilitas kawasan dan ikut membentuk tata tertib global, bukan sekadar menjadi objek pasif yang terombang-ambing oleh dinamika kekuatan eksternal.
Menutup keterangannya, Prajaya menegaskan komitmen pribadinya untuk terus memperkuat pilar-pilar deliberasi politik yang berlandaskan pada prinsip musyawarah dan asas kekeluargaan sebagai fondasi utama stabilitas politik yang berakar kuat pada kedaulatan rakyat.[]
