JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) bersiap memperlebar jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membuka sekitar 900 hingga hampir 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Ekspansi tersebut tidak dilakukan secara merata tanpa prioritas. BGN mengarahkan dapur-dapur baru ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus daerah yang masih menghadapi prevalensi stunting tinggi.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan rencana tersebut pada Senin, 5 Oktober 2026, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta. Ia mengatakan pembukaan SPPG baru pada tahap berikutnya akan mencakup sejumlah wilayah di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
“Minggu ini saya rencana buka ada sekitar 900, hampir 1.000 di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali,” kata Sudaryono di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (5/10/2026). Ia menegaskan wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi menjadi sasaran yang lebih dahulu ditangani.
Menurut Sudaryono, sejumlah dapur untuk kawasan prioritas bahkan sudah mulai dibuka. Penambahan berikutnya menjadi bagian dari strategi BGN untuk memperluas layanan MBG ke daerah yang dinilai membutuhkan intervensi gizi lebih besar.
Namun, ekspansi dapur juga dibarengi penertiban terhadap SPPG yang sudah ada. BGN mencatat terdapat 27.022 dapur dalam hasil penyisiran operasional. Angka tersebut sebelumnya merupakan hasil verifikasi dari jumlah SPPG yang lebih besar.
Dari jumlah itu, sekitar 1.100 dapur belum memperoleh Surat Penetapan Penerima Manfaat (SPS) sehingga belum diperbolehkan melayani program MBG. Sudaryono menyampaikan angka tersebut dalam keterangannya pada 5 Oktober 2026.
Persoalannya tidak berhenti pada administrasi. Sekitar 500 dapur berstatus suspend. BGN menyebut penyebabnya antara lain persoalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), adanya kasus keracunan makanan, serta kebutuhan perbaikan pada fasilitas dapur.
Dengan demikian, penambahan hampir 1.000 dapur baru berlangsung bersamaan dengan upaya BGN memperketat tata kelola dapur yang sudah beroperasi. Pemerintah tampaknya tidak hanya mengejar jumlah titik layanan, tetapi juga memastikan dapur yang berjalan memenuhi persyaratan sebelum melayani penerima manfaat.
BGN juga melakukan pembenahan terhadap pemetaan penerima manfaat. Data penerima diperbarui dengan mengacu pada data pendidikan, sementara kapasitas dan cakupan pelayanan SPPG turut menjadi bagian dari evaluasi.
Dalam pedoman BGN, SPPG di wilayah terpencil memang dapat dirancang untuk melayani kurang dari 1.000 penerima manfaat. Model tersebut disesuaikan dengan karakteristik wilayah, kapasitas bangunan, peralatan dapur, dan kebutuhan tenaga pelayanan.
Di sisi lain, BGN mulai menguji cara baru dalam penyajian MBG. Sejak 5 Oktober 2026, lembaga tersebut melakukan pilot project sistem prasmanan di lebih dari 60 SPPG. Uji coba mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, hingga Jayapura, Papua.
Dalam pola ini, makanan yang dimasak di SPPG atau central kitchen dikirim ke sekolah dalam kondisi hangat untuk kemudian disajikan langsung di kelas. BGN berharap metode tersebut dapat memangkas jeda antara makanan selesai dimasak dan dikonsumsi siswa sehingga makanan tetap hangat dan segar.
Sudaryono mengatakan uji coba juga diarahkan untuk melihat potensi pengurangan makanan terbuang. Siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan, jika masih tersedia, mengambil tambahan. BGN masih mengevaluasi hasil percobaan tersebut sebelum memutuskan penerapannya secara lebih luas.
Langkah BGN memperlihatkan dua agenda yang berjalan bersamaan: memperbesar jaringan MBG hingga kawasan yang selama ini sulit dijangkau, sekaligus membenahi dapur dan mekanisme pelayanan yang telah berjalan.
Di tengah target penambahan hampir 1.000 SPPG, keberhasilan ekspansi bukan semata diukur dari berapa banyak dapur yang dibuka. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap dapur benar-benar memenuhi standar, tepat sasaran, aman bagi penerima manfaat, dan mampu memberikan makanan bergizi dengan kualitas yang konsisten.(*)
