BENER MERIAH – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Bener Meriah meminta Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Wilayah Sumatra untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur vital di Dataran Tinggi Gayo.
Langkah ini mendesak untuk segera direalisasikan menyusul adanya pengakuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, mengenai proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh yang belum sepenuhnya rampung.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Aceh pada Selasa (9/6/2026) lalu, Mendagri mengakui bahwa meski bencana telah berlalu enam bulan, pembenahan sektor perumahan, pendidikan, tempat ibadah, serta infrastruktur dasar di Aceh masih memerlukan penanganan lanjutan.
Kepala Perwakilan YARA Bener Meriah, Dahlan, menegaskan bahwa komitmen anggaran dan pernyataan evaluasi dari pemerintah pusat harus segera dibuktikan dengan langkah konkret di lapangan. Kondisi infrastruktur di Tanoh Gayo dinilai menjadi potret nyata dari hambatan pemulihan pascabencana.
Bahkan, lambatnya penanganan memaksa warga setempat bergotong royong menggunakan dana pribadi untuk menambal kerusakan pada fasilitas publik.
“Apabila pemerintah pusat mengakui masih banyaknya fasilitas publik yang rusak, maka situasi di Dataran Tinggi Gayo merupakan bukti riil yang memerlukan penanganan cepat dan serius. Enam bulan setelah bencana, warga di sini justru harus patungan mandiri demi memperbaiki kerusakan jalan nasional yang semestinya menjadi kewajiban negara,” ujar Dahlan, Rabu (10/6/2026).
YARA menilai klaim alokasi anggaran pemulihan bencana yang besar belum dirasakan manfaatnya secara signifikan oleh masyarakat di tingkat bawah.
Keterlambatan pembenahan akses transportasi darat ini mengancam stabilitas ekonomi regional Dataran Tinggi Gayo. Jalur penghubung utama tersebut merupakan urat nadi logistik bagi mobilitas hasil panen ribuan petani kopi serta kelangsungan usaha mikro di wilayah tersebut.
Selain mendesak Satgas PRR, YARA juga memberikan catatan kritis terhadap kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh. Lembaga tersebut dinilai kurang responsif dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan nasional yang terus berulang di Bener Meriah.
