SEANTERONEWS.com – Gelaran Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 yang berlangsung di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat, menimbulkan riak konflik yang mendalam di internal organisasi. Forum tertinggi tersebut mendapat penolakan keras dari beberapa Pengurus Daerah Kolektif (PDK) lantaran dianggap menabrak prosedur internal dan dipaksakan demi memenangkan pihak tertentu.
Kericuhan ini mencuat setelah Sari Yuliati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 periode 2026-2031 pada Sabtu dini hari (6/6/2026). Sari dinyatakan terpilih setelah mengantongi surat dukungan dari sejumlah peserta sidang.
Namun, hasil mufakat tersebut langsung direspons negatif oleh beberapa delegasi daerah yang menganggap jalannya forum telah mengabaikan prinsip demokratis serta asas kepatuhan aturan organisasi.
Ketua PDK Kosgoro 1957 Kalimantan Utara (Kaltara), Andra Vitri, secara lugas melayangkan protes kerasnya. Menurutnya, terdapat kejanggalan dalam agenda persidangan yang dinilai sengaja digeser demi memuluskan jalan bagi kemenangan Sari Yuliati.
“Kami dari PDK Kaltara menolak jalannya Mubes V ini karena draf dan agenda yang dijalankan sudah menyimpang dari jadwal resmi yang sebelumnya telah disosialisasikan ke pengurus di daerah,” ungkap Andra Vitri dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).
Andra membeberkan bahwa tensi politik di ruang sidang sempat memanas akibat adanya pemaksaan pasal-pasal krusial. Situasi yang tidak kondusif tersebut bahkan memaksa Dewan Penasihat sekaligus tokoh senior Kosgoro 1957, Agung Laksono, turun tangan langsung untuk menenangkan para peserta.
“Kondisi di ruang sidang sempat memanas sampai Pak Agung Laksono turun tangan untuk meredam situasi dan memutuskan agar jalannya sidang diskors sementara waktu,” lanjut Andra.
Kekecewaan serupa juga disuarakan oleh perwakilan dari wilayah timur Indonesia. Ketua PDK Kosgoro 1957 Papua Selatan, Hari Bariono, secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap pimpinan sidang serta menolak hasil Mubes V tersebut.
“Banyak tahapan formal organisasi yang sengaja dilewati pada agenda Mubes V kali ini. Prosesnya tampak seperti pemaksaan kehendak sepihak. Pengurus di daerah merasa dirugikan oleh dinamika yang kurang sehat ini,” tegas Hari.
Sejumlah PDK menilai bahwa kepemimpinan yang dilahirkan dari proses yang dinilai tidak transparan ini tidak akan memiliki legitimasi dan wibawa di mata pengurus daerah. Kosgoro 1957, menurut mereka, merupakan organisasi kemasyarakatan besar yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian serta kebersamaan, bukan pemaksaan kehendak elite.
Sebagai langkah penyelamatan organisasi, gabungan PDK daerah mendesak Agung Laksono selaku tokoh kunci pendiri untuk mengambil alih kendali organisasi. Mereka juga menuntut diadakannya Mubes V lanjutan yang berjalan lebih demokratis, konstitusional, dan sejalan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi yang berlaku.[]
