SEANTERONEWS.com – Realisasi keuangan Pemerintah Aceh secara akumulatif menunjukkan perkembangan positif hingga akhir Mei 2026. Berdasarkan data per 26 Mei 2026, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) telah mencapai 30,65 persen atau senilai Rp3,555 triliun dari total alokasi pagu sebesar Rp11,601 triliun. Capaian ini melampaui target minimal bulanan yang ditetapkan sebesar 29,23 persen, menghasilkan deviasi positif sebesar +1,42 persen.
Meskipun angka agregat berada di atas target, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mengingatkan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk tetap fokus meningkatkan kinerja. Sekda menegaskan pentingnya percepatan administrasi dan pelaksanaan program di lapangan demi menjamin optimalisasi pelayanan publik. Langkah antisipatif ini dinilai mendesak lantaran target realisasi pada bulan Juni 2026 dirancang cukup tinggi, yakni sebesar 38,31 persen.
Ketimpangan serapan anggaran antar-instansi masih menjadi catatan penting dalam evaluasi kali ini. Berdasarkan pantauan TV Monitor Aplikasi P2K-APBA, dari total 55 SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh, sebanyak 28 instansi terpantau masih berada di bawah target kinerja bulanan (zona merah), sementara 27 instansi lainnya berhasil melampaui sasaran kerja (zona hijau).
Tercatat lima SKPA dengan deviasi negatif (minus) paling signifikan per 26 Mei 2026, yaitu:
Dinas Pendidikan Dayah: Realisasi sebesar 13,39% dari target 50,98% (Deviasi -37,59%)
Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh (BRA): Realisasi sebesar 36,84% dari target 73,11% (Deviasi -36,26%)
Sekretariat Baitul Mal: Realisasi sebesar 19,08% dari target 51,68% (Deviasi -32,60%)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK): Realisasi sebesar 34,66% dari target 50,54% (Deviasi -15,88%)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Realisasi sebesar 7,91% dari target 22,84% (Deviasi -14,94%)
Evaluasi juga ditujukan kepada Dinas Kesehatan. Meskipun mencatat angka penyerapan nominal yang cukup besar, yaitu 55,63 persen, capaian tersebut sebenarnya belum mampu memenuhi target bulanan mereka sebesar 60,14 persen, sehingga masih mengantongi deviasi minus sebesar -4,51 persen.
Sebaliknya, Dinas Sosial membukukan kinerja yang relatif stabil dengan realisasi sebesar 53,03 persen dari target 52,16 persen (surplus +0,87%). Adapun Dinas Pengairan baru menyerap anggaran sebesar 7,29 persen dari target 11,09 persen (deviasi -3,80%), sedangkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) berada di posisi seimbang dengan realisasi dan target di angka 2,42 persen (surplus tipis +0,01%).
Di sisi lain, beberapa instansi berhasil menunjukkan progres kerja yang melampaui target bulanan. Lima SKPA dengan deviasi positif tertinggi yang menjadi penyeimbang neraca realisasi bulan ini adalah:
Badan Kepegawaian Aceh (BKA): Realisasi sebesar 36,41% dari target 18,68% (Surplus +17,73%)
Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA): Realisasi sebesar 39,63% dari target 26,22% (Surplus +13,41%)
Dinas Pendidikan (Disdik): Realisasi sebesar 39,04% dari target 29,20% (Surplus +9,85%)
Biro Kesejahteraan Rakyat (Ro. Kesra): Realisasi sebesar 45,02% dari target 38,92% (Surplus +6,10%)
Biro Administrasi Pimpinan: Realisasi sebesar 42,80% dari target 36,99% (Surplus +5,81%)
Melalui mekanisme evaluasi yang dilaksanakan secara berkala ini, Pemerintah Aceh berharap seluruh pimpinan perangkat daerah terus memacu koordinasi internal dan penyelesaian program kerja secara konsisten. Pengawasan intensif ini esensial guna memastikan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2026 dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Aceh.[]
