BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat Aceh, Selasa (19/5/2026). Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta kepala SKPA terkait.
Dalam arahannya, Fadhlullah menegaskan bahwa korupsi tetap menjadi ancaman serius bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyoroti bahwa penguatan regulasi semata tidak akan cukup tanpa dibarengi dengan integritas dan komitmen moral dari setiap aparatur negara.
Gerakan Bersama Memberantas Korupsi
Wagub Fadhlullah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pencegahan korupsi sebagai gerakan kolektif yang berkelanjutan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Upaya pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara konsisten. Kita ingin membangun tata kelola yang benar-benar berorientasi pada pelayanan publik yang bersih,” tegas Fadhlullah dalam sambutannya.
Peran Strategis KPK dan Program MCSP
Untuk memperkuat langkah pencegahan, Pemerintah Aceh bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui penerapan instrumen Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Program ini dirancang untuk memantau perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara lebih terukur, sistematis, dan objektif.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi mendalam terkait penguatan pencegahan korupsi di daerah. Sesi ini dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Harun Hidayat.
Melalui rakor ini, Pemerintah Aceh dan KPK berkomitmen memperkuat pengawasan di tingkat daerah. Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang koordinasi teknis, tetapi juga momentum untuk memperbaiki sistem pelayanan publik agar lebih terbuka, sehingga celah tindak pidana korupsi dapat tertutup rapat demi kesejahteraan masyarakat Aceh.
