SEANTERONEWS.com – Insiden keracunan yang menimpa sejumlah siswa usai menyantap hidangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam. Aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung (Kejagung), kini didesak untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas potensi penyelewengan anggaran di balik tragedi tersebut.
Desakan tegas ini disuarakan oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (LBH Sarbumusi), Muhtar Said. Menurutnya, kualitas makanan yang buruk hingga memicu keracunan massal di lingkungan sekolah merupakan sinyal kuat adanya ketidakberesan dalam manajemen keuangan program tersebut.
“Program MBG ini dibiayai penuh oleh uang negara, terlebih bersumber dari APBN. Semestinya, ketika muncul insiden keracunan akibat konsumsi makanan tersebut, hal itu mengindikasikan adanya celah potensi penyelewengan anggaran yang harus diusut,” papar Said di hadapan awak media, Sabtu (16/5/2026).
Lebih jauh, pria yang juga berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) ini menyoroti kapabilitas kelembagaan aparat penegak hukum. Said mengingatkan adanya asas dominus litis yang melekat kuat pada institusi kejaksaan.
Asas tersebut menempatkan kejaksaan sebagai pengendali tunggal perkara pidana. Dengan instrumen hukum ini, Korps Adhyaksa dinilai memiliki keleluasaan penuh untuk membongkar tuntas akar permasalahan kualitas makanan MBG yang berada di bawah standar.
“Di sinilah kejaksaan harus melakukan penetrasi proaktif untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan dana MBG. Jaksa memegang asas dominus litis sebagai penguasa perkara pidana, wewenang ini harus digunakan,” tegas Said.
Kendati melemparkan kritik tajam terhadap celah evaluasi, Said bersikap objektif dengan tidak menampik dampak positif dari implementasi program MBG. Ia mengapresiasi efek berganda (multiplier effect) dari kebijakan ini terhadap roda perekonomian di tingkat akar rumput.
Keberadaan ribuan dapur umum yang tersebar di berbagai pelosok daerah terbukti ampuh menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan.
“Mendengar ribuan dapur umum berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar tentu menjadi fakta yang menggembirakan. Saya sangat senang. Namun, di balik manfaat nyata tersebut, tata kelola anggarannya adalah hal esensial yang tetap wajib kita kritisi demi keselamatan penerima manfaat,” pungkasnya.[]
