SEANTERONEWS.com – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Sugiono, menyuarakan posisi tegas Indonesia terkait krisis kemanusiaan dan keamanan global dalam ajang BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) yang digelar di New Delhi, India, pada Kamis (14/5/2026). Dalam forum internasional tersebut, ia menyoroti bahwa stabilitas kawasan Timur Tengah akan selalu menjadi angan-angan belaka jika hak-hak fundamental rakyat Palestina terus dirampas.
Menurut Sugiono, gejolak berkepanjangan yang melanda wilayah Timur Tengah saat ini bukanlah sekadar ekses dari kontak senjata, melainkan manifestasi dari ketidakadilan yang dibiarkan mengakar tanpa solusi pasti.
Dalam pandangannya, upaya merajut perdamaian yang berkelanjutan tidak bisa didirikan di atas penderitaan bangsa lain. Ia menekankan bahwa keadilan sejati adalah fondasi mutlak bagi perdamaian abadi.
“Keadilan tersebut tidak akan pernah ada sebelum rakyat Palestina mendapatkan hak sah mereka sepenuhnya, yakni berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat,” tegas Sugiono di hadapan delegasi negara-negara BRICS.
Sebagai bentuk komitmen nyata, diplomat perwakilan Indonesia itu kembali memastikan bahwa Jakarta tidak akan mundur dari dukungannya terhadap Solusi Dua Negara (Two-State Solution). Jalan diplomasi ini dinilai sebagai satu-satunya skenario penyelesaian yang paling sejalan dengan parameter hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Tuntut Keadilan untuk Pasukan Penjaga Perdamaian
Tidak hanya fokus pada isu kemerdekaan Palestina, Sugiono juga memanfaatkan mimbar BRICS untuk menarik perhatian dunia pada memburuknya situasi keamanan di Lebanon. Secara khusus, ia menyinggung insiden tragis yang menimpa kontingen penjaga perdamaian Indonesia.
Dalam menjalankan mandat United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), tercatat empat prajurit kebanggaan Tanah Air telah gugur di medan tugas, sementara sejumlah personel lainnya mengalami luka-luka akibat eskalasi konflik.
Tragedi ini ditekankan Sugiono sebagai peringatan keras bagi komunitas internasional bahwa misi menjaga perdamaian dunia membawa risiko fatal yang membutuhkan jaminan perlindungan ekstra.
Sebagai penutup, ia mendesak adanya pengusutan dan pertanggungjawaban penuh secara hukum atas jatuhnya korban jiwa dari pihak PBB.
“Kami memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas pengorbanan mereka dan terus mendampingi pihak keluarga. Kami menyerukan akuntabilitas mutlak, karena keselamatan dan keamanan personel penjaga perdamaian PBB adalah harga mati yang tidak bisa ditawar,” pungkas Sugiono menutup pernyataannya.[]
